Tamliha mengaku pun tidak mempersoalkan perihal itu, karena menurut dia, hal itu menyesuaikan dengan ukuran ruangan.

Meskipun demikian, ia memberi beberapa catatan pada pelaksanaan ibadah haji pada musim haji tahun ini. 

"Ibadah haji ini dilaksanakan selama 40 hari, maka 40 hari ini harus memadai untuk seluruh jamaah mendapatkan kesempatan melaksanakan shalat 'arbain' di Masjid Nabawi, Madinah. Berdasarkan emuan Timwas Haji DPR ada beberapa kelompok jamaah yang tidak bisa melaksanaan shalat 'arbain', padahal di sana (Madinah) itu hanya perlu waktu yang terpakai 8 hari," ungkapnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menilai, agar jamaah bisa beribadah dengan tenang dan puas, mereka harus bisa melaksanakan shalat 'arbain.

"Karena 8 hari keterlambatan pesawat maka kurang dari 40 waktu salat berjamaah, sehingga tidak dapat shalat arbain. Ada yang memang cukup karena 8 harinya jadi tersisa, karena itu ada perlu perbaikan karena harinya 40, ya mari kita kembalikan menjadi 9 hari di Madinah," kata Tamliha.

Tamliha juga mengingatkan persoalan makanan. Ia menilai terdapat kesepakatan dengan DPR bahwa satu hari menjelang dan satu hari sesudah wukuf di Arafah harus disiapkan makan.

"Kita tetap menyediakan makanan, tapi keputusan pemerintah berdasarkan situasi lapangan tidak mungkin mengantar makanan yang dipesan dari katering, maka itu ditiadakan," ucapnya.

Tamliha juga mengatakan bahwa pemerintah harus menyiasati supaya para jamaah menghindari asupan yang kurang bagus untuk pencernaan.

"Masa-masa yang akan datang kemungkinan untuk itu boleh kita sepakatkan nanti bersama pemerintah untuk menyiasati supaya menghindari asupan yang diberikan berupa mie instan atau apa namanya," harap dia.

"Kalau makan sejenis mie instan, kalau sudah dua kali makan hanya diasupi dengan mie instan saja, kita khawatir ya kesehatan jamaah kita menurun dan bahkan bisa mencret. Kami melihat itu sebuah terobosan dari para jamaah, bahwa mereka punya siasat lah untuk itu," pungkas Tamliha. (*)