Laporan: A Kusairi l Editor: Ghazali Rahman

Terbatasnya suplai BBM jenis solar ke wilayah Kalimantan Selatan, membuat ratusan sopir truk dan angkutan harus mengantri solar lebih dari dua hari di sejumlah SPBU di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Lalu, siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini?

Banjarmasin, Banuaterkini.com - Meskipun Kalimantan Selatan termasuk salah satu penyumbang bagi cadangan energi naional terutama dari sektor batubara terbesar di tanah air, tak membuat daerah ini surplus energi pula.  

Sebelumnya, bahkan wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalsel-teng) selama bertahun-tahun, sering terjadi pemadaman listrik secara bergiliran. Alasannya, pembangkit listrik yang tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

Beruntung di era Presiden Jokowi, persoalan byarpett atau pemadaman listrik secara bergiliran di wilayah yang kaya sumberdaya alam ini berangsur-angsur berkurang.

Kini, persoalan yang banyak dikeluhkan warga adalah soal minimnya pasokan BBM terutama yang bersubsidi seperti pertalite dan solar. 

Ketersediaan solar bersubsidi, misalnya bagi sebagian besar pengguna angkutan besar seperti truk dan colt diesel di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, merupakan momok yang cukup menakutkan.

Pasalnya, hingga sekarang masalah minimnya suplai di beberapa SPBU penyedia BBM bersubisidi tampaknya juga ada jalan keluarnya.

Bahkan, menurut pengakuan salah seorang sopir dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/Indonesia Logistics & Forwarder Association (ALFI/ILFA) dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Kalimantan Selatan, pihaknya bersama-sama rekannya pernah mengadukan persoalan kelangkaan solar bersubsidi tersebut ke Walikota dan DPRD Banjarmaasin termasuk ke DPRD Kalsel.

"Sayangnya, apa yang menjadi keluhan kami soal kelangkaan solar yang terjadi terus-menerus, dan dijanjikan akan mendapatkan solusi ternyata hanyalah janji kosong semata," ungkap Dwi, yang mengaku sudah antri BBM solar kurang lebih 24 jam di SPBU yang ada di Jalan Gubernur Soebardjo, Rabu (04/01/2023).

Dwi sopir asli Bima, Nusa Tenggara Barat itu, tidaklah sendirian, banyak dwi-dwi lainnya yang mengalami nasib serupa. Terpaksa, menunggu antrian meski harus bermalam di pinggiran jalan Gubernur Soebardjo, hanya sekedar untuk mengisi truk yang dia kemudikan.

"Itupun jumlahnya dibatasi, sehingga saya harus menganti lagi besoknya sekedar untuk memenuhi tangki BBM truk yang saya kemudikan," ujar Nusron, sopir lainnya.

Dwi, Nusron dan Sopir lainnya dari berbagai organisaswi meminta agar Pemerintah Kota Banjarmasin dan para pemangku kebijakan lainnya terkait penyediaan solar bersubsidi, dapat mencarikan jalan keluar supaya para sopir angkutan tak perlu lagi antri berhari-hari mengisi BBM jenis solar bersubsidi.

Dwi juga menuturkan, belum lama ini sempat terjadi perkelahian antara sesama sopir truk yang tak mau antri dan rela membayar sejumlah uang kepada 'preman' setempat agar bisa didahulukan mengisi solar. 

"Rupayanya ada sopir lain yang tak terima, terjadi adu mulut, entah bagaimana ceritanya, saya juga tidak tahu persisnya, tapi saya dengar dari rekan sopir lainnya ada yang tewas lantaran masalah tersebut," ujar Dwi yang dibenarkan oleh Nusron.

Dwi juga meminta agar ada petugas baik dari pihak Dinas Perhubungan, kepolisian dan Pertamina yang bisa mengatur atau mengawasi penyediaan solar di beberapa titik rawan penumpukan kendaraan. 

Pantauan Banuaterkini.com, ada beberapa titik yang paling rawan dan sering terlihat penumpukan kendaraan besar jenis truk adalah di SPBU Jl A. Yani Pal 5, dan SPBU Pal 6. 

Sering juga terjadi penumpukan dan antrian kendaraan besar di SPBU di bilangan Jalan Sultan Adam, 2 SPBU di jalan Lingkar Dalam Selatan tembus Gatot Soebroto-lurusan Fly Over, dan 2 SPBU di bilangan Jalan Gubernur Soerbarjo.

Ditambahkan Dwi, memang sebaiknya ada petugas resmi yang mengatur distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU yang rawan tersebut. Sebab, kata dia, dikhawatirkan terjadi peristiwa perkelahian antar sesama sopir gegara ada yang menyerobot antrian karena membayar sejumlah uang kepada 'preman' di kawasan itu.

"Mudahan, Pemerintah bisa mencarikan jalan keluar agar tidak perlu ada antrian mengisi BBM bersubsidi seperti solar ini, supaya kami bisa mencari nafkah juga dengan tenang," pungkasnya