Laporan: Misbad

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  memberikan insentif fiskal sebesar Rp9,3 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru, karena dinilai berhasil menekan angka inflasi.

Banjarbaru, Banuaterkini.com - Hal itu terungkap pada High Level Meeting yang dilaksanakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemko Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, Jumat (29/09/2023). 

Rapat yang mengusung tema “Strategi Menjaga Stabilisasi Harga dan Ketahan Pangan” tersebut bertujuan merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam pengendalian inflasi Kota Banjarbaru, khususnya pada Triwulan IV 2023.

Untuk menenkan inflasi, selain pelaksanaan intervensi pasar melalui program pasar murah, TPID Pemko Banjarbaru juga menggencarkan produksi pertanian.

Salah satunya gerakan menanam cabai yang telah dilaksanakan pada Triwulan III 2023.

Tak hanya meningkatkan produksi pertanian, dilaksanakan pula inovasi untuk memperkuat daya jual hasil produksi dengan berbagai produk turunan cabai.

Walikora Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin meminta agar jajaran Pemko Banjarbaru responsif dengan segala kemungkinan terjadi selama pengendalian inflasi.

Ia berharap sinergi seluruh elemen TPID selalu terjalin baik, tercipta persamaan persepsi, dan lahir rencana aksi.

Aditya juga beri apresiasi kepada TPID yang telah bekerja keras dan membuahkan hasil didapatnya insentif fiskal.

Ia berpesan agar insentif tersebut digunakan secara optimal, dan akan mempercepat langkah dalam pengendalian inflasi khususnya di Triwulan terakhir 2023.

Untuk Kalimantan Selatan sendiri hanya dua daerah yang mendapatkan insentif fiskal yaitu Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tabalong.

Pada kesempatan tersebut Walikota Banjarbaru juga menyerahkan secara simbolis insetif fiskal kepada Sekretaris Daerah kota Banjabaru. 

Hadir pada High Level Meeting tersebut para Kepala SKPD di lingkup Pemkot Banjarbaru, Perwakilan Bank Indonesia, BPS Kota Banjarbaru, dan perwakilan TPID Provinsi Kalimantan Selatan. (jongs-ald/MedCenBJB). 

Editor: Ghazali Rahman