Pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyarankan agar negara Palestina berdiri di wilayah Arab Saudi, memicu reaksi keras dari berbagai pihak.

Banuaterkini.com, SAUDI - Anggota Dewan Syura Arab Saudi, Yousef bin Trad Al-Saadoun, menanggapi usulan tersebut dengan kritik tajam, menegaskan bahwa Palestina bukan sekadar entitas yang bisa dipindahkan sesuai kepentingan politik tertentu.

Dalam opininya di surat kabar Saudi Okaz, Al-Saadoun juga mengecam kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Ia menilai kebijakan tersebut tidak memperhitungkan saran para ahli dan mengabaikan dialog dengan pihak terkait, sehingga memperkeruh situasi di Timur Tengah.

Sebagai tanggapan terhadap pernyataan Netanyahu, Al-Saadoun menyindir bahwa jika ada relokasi yang harus terjadi, lebih baik Israel dipindahkan ke Alaska atau Greenland setelah dianeksasi oleh Amerika Serikat.

Kritik ini mencerminkan ketidakterimaan Arab Saudi terhadap retorika yang dianggap meremehkan kedaulatan mereka serta hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Isu ini lebih dari sekadar perdebatan politik, tetapi juga menyangkut hak asasi dan identitas nasional Palestina.

Sejarah panjang perjuangan Palestina tidak bisa diperlakukan seolah-olah hanya bagian dari kesepakatan geopolitik.

Bagi masyarakat di Timur Tengah, keberadaan Palestina memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar penetapan wilayah.

Pernyataan Netanyahu juga dipandang sebagai upaya menekan Arab Saudi di tengah wacana normalisasi hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv.

Pemerintah Saudi dengan tegas menyatakan bahwa mereka hanya akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel jika ada solusi yang jelas dan adil bagi Palestina, termasuk pengakuan atas hak dan kedaulatan mereka.

Di tengah berbagai tekanan dan dinamika politik global, pemimpin dan rakyat Arab menegaskan kembali bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya tentang negosiasi diplomatik, tetapi juga soal keadilan dan hak-hak kemanusiaan.

Polemik ini menunjukkan bahwa hak rakyat Palestina harus tetap dihormati di tengah berbagai manuver politik yang terus berkembang.