Namun, kritik datang dari berbagai pihak, termasuk kelompok pendukung Presiden Joko Widodo, Barisan Relawan Jokowi Mania (Jokmania).

Ketua Umum Jokmania, Immanuel Ebenezer, meminta Hasto untuk membuktikan klaimnya agar tidak menjadi senjata makan tuan.

“Kalau ternyata bukti itu tidak ada atau tidak kuat, ini malah akan jadi blunder bagi Hasto dan PDIP,” ujar Immanuel.

Sementara Presiden Prabowo Subianto memilih bungkam terkait ancaman Hasto, mantan Presiden Joko Widodo menyerukan penghormatan terhadap proses hukum.

Ia mengingatkan semua pihak untuk tetap mengikuti jalur hukum dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana.

Menurut pakar politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ardli Johan Kusuma, langkah Hasto ini akan mempertegas posisi PDIP sebagai oposisi pemerintah.

Penetapan Hasto sebagai tersangka juga dianggap memiliki implikasi politik yang tidak kecil.

“Penetapan ini memperkuat jarak antara PDIP dan pemerintah Presiden Prabowo. Rencana Hasto untuk membongkar skandal akan memengaruhi dinamika politik nasional ke depan,” kata Ardli.

Rencana Hasto kini menjadi ujian besar: apakah klaim tersebut akan menjadi momentum besar dalam pemberantasan korupsi atau hanya permainan politik yang menambah panasnya dinamika nasional?

Semua bergantung pada langkah yang akan diambil oleh Hasto dan respons dari aparat penegak hukum.