Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto Terima Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia di gedung Ombudsman Jakarta, Selasa (02/05/22).

Editor: M/DQ Elbanjary

"Ombudsman menetapkan tiga kategori penilaian kepatuhan standar pelayan publik yaitu Zona Hijau, Kuning dan Merah".

Jakarta, Banuaterkini.com - Berdasarkan sepuluh variabel penilaian, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) masuk dalam zona hijau, sehingga berhak mendapat predikat terbaik.

Untuk itu, Kemenkumham berhak mendapatkan Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut menurut Wakil Ketua Ombudsman, Bobby Hamzar Rafinus menunjukkan kepatuhan Kemenkumham terhadap Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta pelayanan Kemenkumham tanpa mal-administrasi.

“Pelayanan prima kepada publik merupakan Core Values yang digagas Presiden Jokowi dalam mewujudkan birokrasi yang melayani 'Berakhlak' yang ditindak lanjuti oleh Menteri Hukum dan HAM, pak Yasonna Laoly,” beber Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto saat menerima penghargaan tersebut di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (02/06/22) pekan lalu.

Sekjen Kemenkumham yang dihubungi Andap, Banuaterkini.com, Rabu (08/06/22) menegaskan bahwa Kepatuhan  Kemenkumham pada standar pelayanan publik merupakan Implementasi dari kebijakan Presiden Jokowi dalam mewujudkan birokrasi yang melayani publik.

"Penghargaan tersebut adalah bonus. Tanpa ada penghargaan pun, Kemenkumham pastikan masyarakat tetap menerima layanan sesuai standar yang ada, tanpa perbedaan dan pungutan liar" tutur Andap dengan tegas.

Penghargaan ini, menurut Andap, akan semakin memacu jajarannya untuk lebih aktif melakukan kreativitas dan inovasi. Karenanya Kemenkumham membuka diri menerima masukan dari masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Lebih lanjut Andap mengatakan Kemenkumham mengemban amanah pelayanan publik yang cakupannya sangat luas dan memengaruhi kepentingan hidup banyak orang. Mulai dari layanan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, imigrasi, kekayaan intelektual, pemasyarakatan hingga administrasi hukum umum.

Untuk itu, jajaran Kemenkumham terus konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

"Kemenkumham berusaha terus konsisten dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi sehingga masyarakat dapat merasakan kepuasan setelah menerima layanan di Kemenkumham," ujar Andap.

Dia menegaskan bahwa Kemenkumham merupakan kementerian besar dengan ribuan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di banyak kota. Bukan hal yang mudah untuk menata organisasi sebesar itu agar tetap komitmen dalam memberikan layanan publik secara prima.