Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menanggapi serius desakan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalimantan Selatan terkait penanganan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN - Melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, Kapolda menyampaikan komitmen kuat Polda Kalsel untuk menindak siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran hukum, termasuk anggota kepolisian.

“Kalau memang ada anggota yang terlibat, silakan dilaporkan ke Propam Polda Kalsel. Jika terbukti melanggar, pasti akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Kombes Pol Adam Erwindi dalam keterangannya pada Kamis (26/12/2027).

Pernyataan ini merupakan respons atas kekhawatiran publik mengenai kemungkinan keterlibatan oknum dalam praktik penyelewengan BBM bersubsidi, yang dinilai merugikan masyarakat kecil.

Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat kepolisian.

Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi, juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.

Ia mengimbau warga untuk menyampaikan laporan secara langsung ke Propam Polda Kalsel jika menemukan bukti kuat keterlibatan oknum tertentu.

“Kami siap menindak tegas siapa pun yang melanggar, termasuk anggota kepolisian. Komitmen kami adalah memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” tambah Kombes Pol Adam Erwindi.

Sebelumnya, Ketua YLKI Intan Kalsel, Fauzan Ramon, mengkritik distribusi BBM bersubsidi yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan komersial.

Ia pun mendesak Kapolda Kalsel mengawasi kinerja jajarannya mulai dari tingkat mulai dari kepala kepolisian resor (kapolres), reserse kriminal khusus (reskrimsus), hingga reserse kriminal umum (reskrimum) di setiap polres dan polsek, agar memantau dan menindak tegas dugaan penyelewengan ini.

Menurut Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BKSP) Kota Banjarmasin ini, pihaknya menduga ada keterlibatan pihak operator SPBU dan oknum aparat dalam kasus yang dikeluhkan masyarakat tersebut.

Ia menilai kondisi ini menjadi salah satu faktor kelangkaan BBM bersubsidi di beberapa wilayah Kalsel.

Polda Kalsel berharap, dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan kepolisian, dugaan penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti sehingga distribusi BBM bersubsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.