Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah strategis dengan menunjuk Brigadir Jenderal Pol Eko Hadi Santoso sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Keputusan ini menunjukkan komitmen Polri dalam memperkuat pemberantasan narkoba dengan pendekatan baru yang lebih tegas dan terstruktur.

Penunjukan Brigjen Eko Hadi Santoso tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/488/III/KEP./2025 tertanggal 12 Maret 2025.

Sebelumnya, Eko menjabat sebagai Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri. Ia juga dikenal memiliki pengalaman luas di bidang reserse dan antiterorisme.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa mutasi ini bertujuan untuk memperkuat soliditas organisasi dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

“Kami ingin memastikan Polri tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Mutasi ini adalah bagian dari strategi memperkuat organisasi agar semakin profesional dalam melayani masyarakat,” kata Irjen Pol Sandi dalam keterangannya, Sabtu (15/03/2025), dikutip dari Antara.

Brigjen Eko Hadi Santoso merupakan lulusan Akademi Kepolisian dengan rekam jejak panjang dalam berbagai penugasan strategis, termasuk penanganan terorisme dan kejahatan transnasional.

Namanya mencuat saat menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2018 dan terus berkembang dalam perannya di Bareskrim Polri.

Dalam pernyataannya, Brigjen Eko menegaskan bahwa ia akan mengedepankan integritas dan ketegasan dalam memberantas narkoba.

Ia menyadari bahwa tantangan dalam penegakan hukum di bidang narkotika tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam institusi sendiri.

“Ya, integritas kita dorong. Penegakan hukum semakin masif. Mohon doa dan kerja sama dari rekan-rekan wartawan,” ujar Eko.

Penunjukan Eko sebagai Dirtipid Narkoba juga dipandang sebagai upaya Polri dalam meningkatkan pengawasan internal.

Sejumlah personel di jajaran Tipid Narkoba sebelumnya terjerat pelanggaran etik yang berujung pada sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Dengan latar belakang keahliannya dalam pemberantasan terorisme, Eko diharapkan dapat membawa pendekatan baru yang lebih terstruktur dalam menangani kasus narkotika.

Polri optimistis langkah ini akan memperkuat efektivitas pemberantasan narkoba serta menjaga integritas institusi di tengah tantangan yang semakin berat.