Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Marsekal Muda Agung Handoko, menyebut KPK "telah melebihi kewenangannya" dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Agung menjelaskan, Henri saat menjalankan tugasnya sebagai Kabasarnas "masih berstatus TNI aktif. 

"Sehingga penetapan tersangka bagi anggota TNI aktif tidak bisa sembarangan dilakukan selain oleh Puspom TNI.

Jadi, menurut kami, kata Agung, apa yang dilakukan oleh KPK untuk menahan personel militer menyalahi aturan.

Agung menjelaskan, bahwa dalam Undang-undang Peradilan Militer ada ketentuan khusus yang mengatur proses hukum kepada anggota TNI aktif.

"UU Peradilan Militer sudah jelas bahwa kami TNI, ada kekhususan, ada undang undang tentang peradilan militer, nah itu yang kami gunakan," papar Agung.

Sebelumnya, sehari setelah melancarkan operasi tangkap tangan (OTT), pada Rabu (26/07/2023), KPK menetapkan Henri sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Lembaga antirasuah ini juga menetapkan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas, Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto, sebagai tersangka kasus yang sama.

"Diduga HA (Henri Alfiandi) bersama dan melalui ABC (Arif Budi Cahyanto) mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar Rp 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (26/07/2023).

KPK juga menetapkan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati,