Laporan: Misbad l Editor: Ghazali Rahman

Komisi Yudisial (KY) mencermati substansi putusan PN Jakarta Pusat dan reaksi yang muncul dari putusan tersebut. Putusan tersebut pada prinsipnya menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat.

Jakarta, Banuaterkini.com - Menurut Juru Bicara KY, Miko Ginting, putusan pengadilan tidak bekerja di ruang hampa, karena ada aspirasi yang hidup di masyarakat secara sosiologis.

Jadi, kata Miko, ada aspek yuridis di mana kepatuhan terhadap UUD 1945 dan undang-undang sangatlah penting, serta pertimbangan-pertimbangan lain.

Seperti nilai-nilai demokrasi. Kesemua itu menjadi bagian dari yang mesti digali oleh hakim dalam membuat putusan.

"Untuk itu, KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan itu, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi," kata Juru Bicara KY, Miko Ginting, dalam keterangan pers yang diterima Banuaterkini.com, Jumat (03/03/2023) 

Dikatakan Miko, salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi.

"Apabila ada dugaan yang kuat telah terjadi pelanggaran perilaku hakim, maka KY akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan," imbuhnya.

Seperti diketahui, sebelumnya ramai diberitakan, PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Primam yang menghukum KPU sebagai tergugat untuk menunda Pemilu dalam putusannya.