Laporan: Misbad  l  Editor: DR MDQ Elbanjary

Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwil I Itwasum Polri Tahap II Aspek Pelaksanaan Dan Pengendalian tahun anggaran 2022, Senin (05/09/2022) pukul 09.00 Wita, bertempat di Rupatama Polda Kalsel, Banjarmasin.

Banjarmasin, Banuaterkini.com - Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono dihadiri Irwasda, Pejabat Utama Polda Kalsel dan Kasatwil Jajaran Polda Kalsel.

Adapun Tim Audit Kinerja Itwil I Itwasum Polri yang hadir terdiri dari Brigjen Pol Drs. Suherman (Anjak Utama Bid Jemen Ops Itwasum Polri) beserta Ketua Tim Kombes Pol Kasihan Rahmadi (Irbid Jemen Opsnal), Kombes Pol Djoko Julianto (Auditor Itwil I Bid Logistik), Kombes Pol Sunarwan Sumirat (Irbid Jemen Sarpras Bid Logistik), Kombes Pol Benny Subandi (Irbid Jemen SDM Bid SDM), Kombes Pol Andrie Rondonuwu (Auditor Itwil I Bid Garkeu), Kombes Pol Ramon Zamora Ginting (Auditor Itwil I Bid Garkeu), dan Penata TK.I Fadiyanto (BPKP).

Dalam sambutannya Wakapolda Kalsel mengatakan bahwa pada hari ini Polda Kalimantan Selatan mendapatkan suatu kehormatan dikarenakan adanya audit yang dilakukan oleh tim Itwasum Polri yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 10 hari.

Wakapolda juga melaporkan situasi wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan sampai saat ini dalam keadaan aman dan kondusif, selama Pandemi Covid19 tidak terjadi gangguan Kamtibmas yang signifikan, kondisi yang baik ini berkat kesiapan para Pejabat Utama dan para Kapolres jajaran dalam mengelola sumber daya dilingkungan masing masing.

“Pada kesempatan ini juga saya ingin melaporkan kepada Tim Audit Kinerja Itwasum Polri bahwa Polda Kalimantan Selatan telah melaksanakan langkah-langkah pengawasan terhadap program, pengelolaan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari DIPA tahun anggaran 2022, guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas,” ucap Wakapolda Kalsel.

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan di masing-masing Satker dan satuan wilayah (Satwil) telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, selain itu untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas anggaran berbasis kinerja yang berkualitas guna mencegah terjadinya penyimpangan.