Nama Denden Imadudin Soleh kini menjadi sorotan publik. Pejabat di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ini ditangkap atas dugaan melindungi 1.000 situs judi online yang beroperasi di Indonesia. 

Banuaterkini.com, JAKARTA - Pria yang sebelumnya dikenal sebagai calon Bupati Sumedang ini ternyata hidup dalam kemewahan, yang mulai memicu pertanyaan publik akan asal-usul kekayaannya.

Dalam aksinya, Denden bersama 10 rekannya diduga meraup keuntungan hingga Rp8,5 miliar per bulan.

Denden, putra sulung Elah Karmilah, anggota DPRD Sumedang, ternyata telah lama bergelut di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Menempati posisi strategis sebagai Ketua Tim Keamanan Informasi, ia diduga menggunakan jabatannya untuk memuluskan jalannya 1.000 situs judi online yang tak tersentuh pemblokiran pemerintah.

Penangkapan Denden ini tak hanya mengguncang Komdigi, tetapi juga menyeret nama keluarganya yang memiliki reputasi politik di Sumedang.

Sebelumnya, Denden diketahui pernah mendaftar dalam Pilkada Sumedang melalui Partai Gerindra, namun langkahnya terhenti setelah tak mendapatkan SK dari partai tersebut.

Selain Denden, rekannya Fakhri Dzulfiqar, yang juga pegawai Komdigi, ikut terseret dalam kasus ini. Fakhri dikenal sering memamerkan mobil-mobil edisi terbatas dan gaya hidup serba glamor di media sosial.

Kini, baik Denden maupun Fakhri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Menurut pihak kepolisian, kelompok ini mendapatkan keuntungan fantastis dengan tarif Rp8,5 juta per situs judi yang mereka "lindungi". Keuntungan besar ini didistribusikan kepada para admin dan operator sebagai upah bulanan.

"Total ada 11 orang yang diamankan dan tengah dalam pengembangan kasus ini," ujar Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Kini, kasus ini terus dikembangkan untuk mengungkap lebih jauh jaringan serta skema perlindungan situs-situs judi online yang selama ini beroperasi dengan bebas.

Masyarakat pun kini menantikan langkah tegas dari pihak kepolisian dan kementerian terkait dalam membongkar skandal yang merusak reputasi institusi negara.