Muhammad Pazri menambahkan bahwa transparansi proses persidangan menjadi perhatian utama.
Ia mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang membuka akses bagi publik untuk menyaksikan jalannya persidangan melalui kanal YouTube MK.
Hal ini, menurutnya, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau proses hukum yang berjalan.
Sengketa Pilkada Banjarbaru merupakan bagian dari 309 perkara yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada 2024.
Proses hukum ini menjadi wujud nyata komitmen demokrasi dalam melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara.
Dengan jadwal sidang perdana yang semakin dekat, Tim Hukum Banjarbaru Hanyar optimistis dapat memberikan pembuktian yang maksimal demi menegakkan keadilan bagi klien mereka.