Laporan: Misbad l Editor: Ghazali Rahman

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Athaillah Hasbi, menyampaikan pemerintah wajib melindungi anak-anak dan menurunkan angka stunting melalui pemenuhan gizi dan kegiatan posyandu.

Barabai, Banuaterkini.com - Menurut Athaillah Hasbi perlindungan anak dan penurunan angka stunting dapat dicapai melalui pemenuhan gizi dan peningkatan fungsi posyandu.

Athaillah Hasbi menyampaikan hal tersebut pada kegiatan sosialisasi Peraturan daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kamis (24/02/2023).

“Adapun isi dari peraturan daerah tersebut diantaranya Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha mempunyai kewajiban melindungi anak-anak dan turunkan angka stunting melalui pemenuhan gizi dan aktifkan kader posyandu,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Kalsel ini, dikutip Banuaterkini.com, Sabtu (25/02/2023).

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti peserta sebanyak 100 orang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, BPD, ibu-ibu PKK, kader Posyandu, dan Karang Taruna.

Peserta yang hadir memberikan tanggapan terkait pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Perda Kalsel nomor 11 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah terbentuk berdasarkan amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, UU nomor 35 tahun 2014.

Perda tersebut juga menjamin bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan kongkuren pemerintah yang punya 6 urusan.