Wakil Bupati (Wabup) Kotabaru Andi Rudi Latif menyebut bahwa Kabupaten Kotabaru sangat siap menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Banuaterkini.com, JAKARTA - Andi Rudi Latif yang akrab disapa Arul menyampaikan hal itu di sela-sela acara dirinya mengikuti Rapat Koordinasi Nasiona (Rakornas) Otoritas IKN di Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (14/03/2024).

Rakornas yang dilaksanakan OIKN bertujuan untuk mewujudkan visi misi IKN sebagai kota dunia.

Oleh sebab itu, OIKN menghadirkan setidaknya 514 Bupati dan Walikota serta 38 Gubernur se Indonesia, dan sejumlah perwakilan dari Kementerian/Lembaga Negara.

Kegiatan ini mengusung tema "Pengenalan IKN dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan IKN untuk Mewujudkan Kita Dunia untuk Semua".

Tampil sebagai pembicara dengan agenda pembahasan "Loncatan Peradaban Indonesia dan Potensi Kerjasama OIKN dengan Pemerintah Daerah" diantaranya adalah Perwakilan Menteri Dalam Negeri, perwakilan Menteri PUPR, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI dan Ridwan Kamil, selaku Kurator IKN.

Kepada awak media, Bang Arul menjabarkan tujuan dari Rakornas IKN juga untuk menjalin kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah (Pemda) dalam bersama membangun IKN, sebagai kota dunia untuk semua.

"Kehadiran kami Pemerintah Daerah untuk mendengarkan langsung arahan Pemerintah Pusat, sekaligus kesiapan Kabupaten Kotabaru sebagai daerah penyangga dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Bang Arul, dalam keterangannya, Jumat (16/03/2024).

Diketahui, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam sambutannya menyebutkan, bahwa pihaknya sengaja mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan juga Kementerian/Lembaga, untuk bersama-sama menjalin kerja sama dalam membangun IKN.

"Jadi harapan kami di OIKN melalui pertemuan ini, maka beberapa potensi kerja sama yang selama ini sudah mulai digagas dapat diwujudkan dalam waktu sesegera mungkin," ujar Bambang.

IKN, lanjut Bambang, memang akan memasuki tahapan di mana nantinya potensi-potensi ekonomi, bisnis dari beberapa kabupaten/kota dan provinsi dapat dirajut serta diwadahi dalam pengembangan-pengembangan IKN, khususnya dalam pengembangan daerah di luar kawasan yang ada sekarang.

"Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini masih berfokus pada KIPP, tetapi dari kenyataan di lapangan bahwa minat dari lima kali ground breaking senilai Rp49,6 triliun sudah mencakup di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga," jelas Bambang.

Ditambahkannya, terdapat beberapa wilayah pengembangan misalnya wilayah pengembangan IKN di Barat agak sebelah Utara yang memang sudah diminati oleh beberapa investor.

"Tentu saja dengan peluang-peluang itu, kita mengadakan beberapa roadshow pada tempat-tempat di mana pusat-pusat ekonomi itu berada, seperti di Surabaya, Medan, Makassar, dan tempat-tempat lainnya untuk mengundang para pelaku bisnis dari kabupaten/kota dan provinsi untuk bersama-sama membangun Nusantara," jelas Bambang.

Berdasarkan Lampiran Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menyatakan bahwa studi kelayakan teknis untuk penentuan lokasi IKN yang dilakukan pada tahun 2018-2019 menjadi dasar pemilihan lokasi IKN yang baru.

Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah.

Pertama, dari sisi lokasi, letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional.

Kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan tol yang baik serta ketersediaan infrastruktur lain, seperti jaringan energi dan air minum yang memadai.

Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan lKN.

Kelima, minim risiko bencana alam. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah "pusat gravitasi" ekonomi baru di tengah Nusantara.

Laporan: Aidil Syaripudin

Editor: Ghazali Rahman