Laporan: Ahmad Kusairi l Editor: Ghazali Rahman

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengharapkan agar penyerahan 1.055 sertifikat aset milik pemerintah di Kalimantan Selatan (Kalsel) memberi rasa aman dan kepastian hukum atas tanah aset-aset Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Barang Milik Negara (BMN).

Banjarbaru, Banuaterkini.com - Harapan tersebut disampaikan hadi Tjahjanto saat menyerahkan secara simbolis 1.055 sertifikat yang dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Kantor Setda Prov Kalsel Banjarbaru, Kamis (13/07/2023) siang.

Menurut Hadi, jumlah sertifikat yang diserahkan sebanyak 1055. Sertifikasi aset milik pemerintah adalah perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengantisipasi penyalahgunaan aset yang berakibat pada permasalahan hukum untuk itu diperlukan tata kelola yang baik.

Hadi juga mengingatkan, dengan diserahkannya sertifikat tanah itu, diharapkan dapat memberi rasa aman dan kepastian hukum hak atas tanah atas aset-aset BMDmaupun aset BMN.

Pada kesempatan tersebut Hadi juga mengajak pemda menyelesaikan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) untuk menarik investor masuk ke Bumi Lambung Mangkurat.

“Saya sudah melihat datanya di Kalsel sudah mulai berproses, untuk target di Kalsel ada 49 RDTR, 11 RDTR sudah menjadi Perkada,” katanya Hadi, dikutip Banuaterkini.com dari wasaka.kalselprov.go.id

Disampaikannya, masing-masing daerah idealnya memiliki 4 RDTR, pertama tentang Pariwisata, Wilayah Perindustrian, Mitigasi Gempa dan Perkotaan.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin mengucapkan terima kasih atas dukungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam mendorong penataan aset di Kalsel.