Laporan: Misbad

Sejumlah kalangan mengeluhkan model penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) terkesan tanpa koordinasi antara para pemangku kebijakan. Hal itu menyebabkan, banyak daerah yang lahan semak dan pertaniannya terbakar tanpa penanganan efektif.

Banjarmasin, Banuaterkini.com - Kalaupun ada proses penanganan tampaknya kurang koordinasi dari berbagai instansi yang semestinya melakukan penanganan Karhutla.

"Kalau pun ada penanganan, sepertinya kurang koordinasi, sehingga terkesan kurang efektif," kata Pakar Tata Kota Universitas Lambung Mangkurat, Akbar Rahman, kepada Banuaterkini.com, Rabu, (27/09/2023).

Dikatakan, semestinya untuk menangani persoalan Karhutla meskipun leading sector-nya ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetap pemangku kebijakan lain juga melakukan tindak yang terencana dan terukur untuk mengatasi persoalan Karhutla.

Akbar menyebutkan, jumlah Karhutla di Kalsel tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Kalimantan atau di Pulau Sumatera.

Semestinya, hal itu memantik perhatian serius para pemangku kebijakan untuk memiliki kebijakan di masing-masing lembaga dan menyiapkan tim khusus dan anggaran khussu untuk penanganan Karhutla.

"Tim inilah yang bertugas secara terukur untuk mengatasi Karhutla yang merajalela di Kalsel," ujar dia.

Harus diketahui, ujar Akbar, Karhutla di Kalsel ditengarai menjadi salah satu penyumbang terbesar meningkatnya angka pencemaran atau polusi udara, yang berdampak pada kesehatan masyarakat.