Jembatan Pulau Balang yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap transportasi Kalimantan.
Banuaterkini.com, SAMARINDA - Pengamat lingkungan dan tata kota dari Universitas Mulawarman, Warsilan, menilai jembatan ini sebagai langkah maju yang telah lama dinantikan oleh masyarakat setempat.
"Jembatan ini menjadi penghubung vital antara Balikpapan dan Penajam Paser Utara, mengurangi biaya logistik dan transportasi antarprovinsi, terutama untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur," ujar Warsilan di Samarinda, Selasa (30/07/2024).
Warsilan juga menyoroti dampak ekonomi yang dihasilkan oleh proyek ini. Dengan adanya jembatan tersebut, kawasan Balikpapan, Ibu Kota Nusantara, dan Penajam Paser Utara diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Selain itu, penggunaan jalur darat oleh kendaraan pribadi dan angkutan barang diprediksi akan meningkat, menggantikan frekuensi layanan kapal penyeberangan yang mungkin akan menurun.
"Transisi ini wajar dalam dunia transportasi. Namun, pemerintah harus siap dengan langkah-langkah strategis untuk menjaga sektor transportasi tetap berkelanjutan," tambah Warsilan, seperti dikutip dari Antara, Rabu (31/07/2024).
Selain manfaat ekonomi, jembatan Pulau Balang juga membuka peluang baru untuk pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan permukiman.
"Dengan konektivitas yang lebih baik, kawasan ini menjadi semakin menarik bagi para investor," katanya.
Peneliti Senior Institut Studi Transportasi, Felix Iryantomo, juga menyambut baik beroperasinya jembatan ini.
Menurutnya, jembatan Pulau Balang tidak hanya mengurangi waktu tempuh tetapi juga membuka peluang baru untuk pengembangan wilayah.
Namun, Felix menekankan pentingnya memastikan akses jalan penghubung dari jembatan menuju kota-kota sekitar berfungsi dengan baik.
"Proyek ini membawa dampak positif, tetapi juga tantangan, seperti potensi peningkatan volume lalu lintas yang bisa memicu kemacetan jika tidak diantisipasi dengan baik," kata Felix.
Ia menekankan perlunya kajian lalu lintas yang komprehensif dan pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai oleh pemerintah.