Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan anggaran pendidikan untuk tahun 2025, yang sebagian besar akan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Langkah ini termasuk pemberian tunjangan sebesar Rp 2 juta bagi guru non-ASN yang telah mengikuti sertifikasi atau Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Banuaterkini.com, JAKARTA - Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang berlangsung di Jakarta International Velodrom, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

Peningkatan anggaran ini membawa total alokasi untuk kesejahteraan guru menjadi Rp 81,6 triliun, naik Rp 16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada para pendidik yang berperan besar dalam membangun generasi masa depan.

Tunjangan sebesar Rp 2 juta ini diperuntukkan bagi guru non-ASN yang telah menyelesaikan program sertifikasi.

Pemerintah juga mendorong guru non-ASN yang belum tersertifikasi untuk segera mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Selain itu, pemerintah menargetkan hingga 800.000 guru dapat mengikuti PPG pada 2025, sebagai bagian dari upaya memastikan standar profesionalisme guru di seluruh Indonesia.

Tidak hanya untuk kesejahteraan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Dana sebesar Rp 17,51 triliun akan digunakan untuk renovasi dan perbaikan 10.440 sekolah, baik negeri maupun swasta. Ini mencakup perbaikan sarana dan prasarana untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup para guru, sekaligus mendorong mereka untuk lebih fokus dalam mendidik siswa.

Beban administrasi guru akan dikurangi, sistem pengelolaan kinerja disederhanakan, dan distribusi guru akan diperbaiki agar lebih merata di semua wilayah, termasuk sekolah swasta.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan guru sebagai elemen kunci dalam sistem pendidikan.

Dengan kenaikan tunjangan dan perbaikan sistem kerja, guru non-ASN diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

Kenaikan anggaran pendidikan 2025 ini menjadi angin segar bagi guru non-ASN yang selama ini berjuang di tengah keterbatasan.

"Tunjangan Rp 2 juta merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan anak bangsa," pungkasnya.