Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengkritisi rencana study tour ke Bali untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diajukan oleh SMAN 6 Depok.

Banuaterkini.com, DEPOK - Dedi Mulyadi mempertanyakan apakah perjalanan tersebut benar-benar relevan dengan pembelajaran PPKn atau sekadar rekreasi berkedok edukasi.

Polemik ini bermula dari pernyataan Komite Sekolah SMAN 6 Depok yang menyebut bahwa study tour ke Bali bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap PPKn.

Namun, Dedi justru menanggapi pernyataan tersebut dengan nada sindiran.

"Saya terima kasih juga telah dikritik. Kenapa? Karena orang tua dan komite sekolah sangat peduli pada siswa-siswanya untuk dapat pelajaran berharga dari pergi ke Bali, terutama di bidang PPKn. Keren banget," ujar Dedi dalam unggahan di akun TikTok resminya yang dikonfirmasi oleh Kompas.com, Senin (17/02/2025).

Dikutip dari Kompas.com, selain mempertanyakan urgensi study tour, Dedi juga menyoroti besarnya biaya yang dibebankan kepada siswa.

Dengan biaya Rp 3,5 juta per siswa—belum termasuk uang saku yang dapat meningkatkan total pengeluaran hingga Rp 5,5 juta—Dedi menilai ada cara yang lebih hemat dan efektif dalam mempelajari nilai-nilai PPKn.

"Membantu orang tua beresin rumah itu PPKn. Berkunjung ke rumah tetangga, siapa tahu tetangga tak punya beras, itu juga PPKn," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa banyak aspek sejarah dan budaya lokal di Depok yang bisa dijadikan bahan pembelajaran tanpa harus ke luar kota.

"Kenapa lahir istilah yang disebut Belanda Depok? Kemudian akar kebudayaan orang Depok berasal dari mana, leluhurnya siapa? Itu juga keren," ujarnya.

Dedi juga mengingatkan bahwa orang tua tetap diperbolehkan membawa anak mereka berlibur ke Bali, namun tidak dalam konteks kegiatan sekolah.

"Silakan jika ingin berlibur, dampingi anak-anak, tapi jangan bawa nama sekolah. Kalau gurunya ingin ikut, boleh saja, tapi dengan biaya sendiri," katanya.

Ia pun menegaskan bahwa guru berstatus ASN tidak boleh menerima pembiayaan dari orang tua siswa untuk perjalanan seperti ini, karena bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai langkah konkret, Dedi berencana menerbitkan surat edaran setelah resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025.

Dalam kebijakan tersebut, ia memastikan larangan study tour berlaku untuk seluruh sekolah di Jawa Barat, bukan hanya di Depok.

"Yang harus saya pikirkan bukan hanya sekolah di Depok yang orang tuanya kaya raya, tetapi juga sekolah-sekolah lain di Garut, Ciamis, Purwakarta, Subang, Majalengka, dan Cirebon," tegasnya.

Dedi juga mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah dan guru yang tetap nekat menyelenggarakan study tour dengan dana dari orang tua siswa.

"Jika ada sekolah yang tetap mengadakan study tour dan kepala sekolah serta guru-gurunya ikut berangkat, kami akan memberikan sanksi tegas karena mereka adalah ASN yang terikat dengan peraturan," pungkasnya.