Aktivis Walhi dari berbagai wilayah di Indonesia bersama masyarakat Jambi menyampaikan agenda politik lingkungan pada "Deklarasi Bersama Rakyat Jambi" dalam rangkaian acara Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) 2022 1-5 Juni 2022 di Jambi. Ft. walhiindonesia.

Editor: Ghazali R/M/DQ

Tak henti-henti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), salah satu organisasi yang concern melakukan advokasi dan gerakan penyelamatan lingkungan, berkampanye mengajak semua pihak dan seluruh masyarakat berperan aktif menyelamatkan lingkungan dan mewujudkan keadilan ekologis. 

Banjarmasin, Banuaterkini.com - Sejak didirikan Walhi memang selalu menjadi salah satu lokomotif perjuangan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Makanya, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup 2022, kami (Walhi) bersama masyarakat (Jambi) mendeklarasikan tekad dan semangat perjuangan kami untuk tetap mengkampanyekan penyelematan lingkungan hidup di Indonesia," ujar Direktur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, kepada Banuaterkini.com, Senin (06/06/22).

Direktur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono. Istmw

Dijelaskan Kisworo, "Deklarasi Bersama Rakyat Jambi" merupakan momentum penting dalam rangkaian kegiatan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) 2022 yang dilaksanakan dari 1 - 5 Juni. Sebab, deklarasi tersebut menjadi salah satu tonggak perjuangan Walhi bersama masyarakat untuk menghimpung kekuatan dan membangun wilayah kelola untuk mewujudkan keadilan ekologis. 

"Kegiatan ini dilaksanakan oleh Walhi dan dihadiri oleh aktivis Walhi dari seluruh Indonesia. Tujuannya menghimpun kekuatan seluruh elemen masyarakat bersama Walhi, untuk memperjuangkan kelompok rentan antara lain perempuan, petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, dan miskin kota," ujarnya.

Kisworo kemudian memaparkan, bahwa dalam "Deklarasi Jambi" tersebut, ada beberapa agenda politik lingkungan hidup yang menjadi isu penting yang terus diperjuangkan.

Dia kemudian merinci ada 11 agenda penting yang menjadi isu dalam Deklarasi Jambi, yaitu

1. Mendorong lahirnya kebijakan pengakuan terhadap Wilayah Kelola Rakyat, dan Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat dari Ancaman Industri Ekstraktif (tambang, perkebunan sawit, kebun kayu/HTI), maupun pembangunan infrastruktur skala besar.
2. Mendorong pelibatan aktif masyarakat, khususnya masyarakat adat, perempuan, petani, nelayan, buruh, kaum miskin kota, dalam setiap perencanaan, pengambilan kebijakan dan implementasi program pembangunan yang berimplikasi terhadap hajat hidup orang banyak.
3. Mendorong lahirnya kebijakan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup guna mewujudkan hak rakyat atas lingkungan yang baik dan sehat.
4. Mendorong percepatan Reforma Agraria dan menyelesaikan konflik agraria dan lingkungan hidup.
5. Mendorong penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.
6. Mendorong lahirnya kebijakan pemerintah yang bertujuan mengembangan usaha-usaha ekonomi kerakyatan yang berbasiskan semangat kolektif dan kearifan lokal.
7. Mendorong kebijakan penghentian semua bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup dan agrarian.
8. Mendorong implementasi kebijakan perlindungan lahan pangan dan daerah tangkapan air serta ekosistem esensial seperti ekosistem rawa gambut dan ekosistem karst.
9. Mendorong terwujudnya keadilan dan kedaulatan energi.
10. Mendorong kebijakan pembangunan yang mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim.
11. Mendorong kebijakan untuk Memperkuat agenda kedaulatan perempuan atas lingkungan hidup dan sumber daya alam

Semua agenda tersebut, imbuh Kisworo, menjadi rujukan semua aktivitas Walhi dan merupakan isu yang terus digaungkan.

Dia berharap, agar agenda-agenda tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

"Dengan dukungan Pemerintah, CSO, komunitas/desa dan masyarakat bersama Walhi, kami yakin dapat mewujudkan keadilan ekologis yang dicita-citakan," pungkasnya.