Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Haji Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/12).

Banuaterkini.com, JAKARTA - Pada prosesi yang khidmat tersebut, Muhidin mengucapkan sumpah jabatan untuk melanjutkan kepemimpinan provinsi Kalimantan Selatan hingga akhir masa jabatan 2024.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," ucap Muhidin dengan tegas, mengikuti pembacaan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 160/P Tahun 2024, yang mengesahkan pemberhentian Gubernur sebelumnya, Sahbirin Noor, sekaligus mengangkat Haji Muhidin sebagai gubernur untuk menyelesaikan sisa masa jabatan 2021-2024.

Siap Berbakti untuk Kalsel

Dalam pidato singkatnya usai pelantikan, Haji Muhidin menyampaikan rasa syukur dan tekadnya untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

"Ini adalah tanggung jawab besar yang diberikan kepada saya. Saya berkomitmen untuk terus berbakti kepada masyarakat Kalimantan Selatan, memastikan pembangunan berjalan lancar, dan menjaga integritas pemerintahan," ujar Muhidin.

Ia juga berterima kasih kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang telah mempercayainya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.

Muhidin, yang berpasangan dengan Hasnuryadi, meraih kemenangan telak dalam Pilgub dengan perolehan 1.629.456 suara, mengalahkan pasangan Raudatul Jannah dan Akhmad Rozanie.

Isi Kekosongan Jabatan Setelah Paman Birin Mundur

Pelantikan Muhidin menjadi momentum penting setelah Gubernur sebelumnya, Sahbirin Noor alias Paman Birin, mengundurkan diri pada November 2024.

Sahbirin sebelumnya menghadapi kasus hukum terkait dugaan suap dan gratifikasi.

Meskipun status tersangkanya sempat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengkaji potensi kelanjutan kasus tersebut.

Selama kekosongan jabatan, Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kini, dengan pelantikan Muhidin, roda pemerintahan di Kalimantan Selatan kembali memiliki kepemimpinan definitif.

Sebagai gubernur baru, Haji Muhidin diharapkan mampu membawa stabilitas dan kemajuan bagi Kalimantan Selatan.

Dengan latar belakangnya yang sudah berpengalaman, masyarakat menaruh harapan besar agar ia dapat melanjutkan pembangunan dan menyelesaikan berbagai tantangan di daerah tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa Kalimantan Selatan akan lebih maju, sejahtera, dan inklusif. Saya mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat," pungkasnya.