Laporan: Ghazali R

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak pemerintah mengalihkan dana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Jakarta, Banuaterkini.com - Menurut Dinamisator Jatam Kalimantan Timur, Mareta Sari, pemerintah sebaiknya membatalkan proyek IKN daripada menyetop subsidi BBM.

"Batalkan ibu kota baru, alihkan dananya untuk subsidi BBM," kata Mareta dalam keterangan tertulis seperti dikutip cnn.com, Jumat (09/09/2022).

Ia mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM secara otomatis membuat harga bahan pokok di seluruh Indonesia ikut naik.

Adapun menurut rencana, sumber biaya pembangunan IKN di Kaltim salah satunya berasal dari APBN. Dari total ongkos pembangunan sekitar Rp486 triliun, sebanyak 19 persen atau sekitar Rp97 triliun disebut akan dianggarkan dalam APBN.

Menurut Mareta, anggaran itu bisa dialihkan untuk subsidi energi. Sementara itu, menurut pemerintah subsidi energi pada tahun 2022 ini telah mencapai Rp502 triliun.

"Melihat dari kebutuhan belanja BBM tahun 2022, maka dengan kesediaan anggaran sebesar Rp97 triliun ini justru dapat mengurangi belanja negara untuk BBM sebanyak hampir 20 persen," ucap Mareta.

"Namun, di tengah kondisi yang terjadi saat ini Joko Widodo tetap melangsungkan pembangunan mega proyek IKN di Kaltim," imbuhnya.

Selain menguras dana publik, Mareta berpendapat megaproyek IKN telah merampas ruang hidup masyarakat adat Suku Balik dan menguntungkan para penguasa lahan.

"Di atas 256 ribu hektar luas IKN terdapat 162 konsesi mulai konsesi komersil kehutanan, perkebunan, sawit hingga batubara yang dimiliki oleh para oligark," ucapnya.

Pada Sabtu (3/9), pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM subsidi. Akibat kenaikan harga BBM ini, warga di berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi. (yla/tsa)