Namun, berdasarkan hasil penyelidikan Bareskrim Polri, ditemukan indikasi kuat keterlibatan Arsin dan perangkat desanya dalam proses pemalsuan warkah yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di perairan lepas pantai Desa Kohod.

Penyidik menggeledah rumah Arsin dan kantor Desa Kohod pada Senin (10/02/2025), serta menyita sejumlah barang bukti seperti printer, layar monitor, keyboard, dan stempel sekretariat desa yang diduga digunakan untuk memalsukan dokumen.

Penyelidikan Berlanjut, Polisi Telusuri Aliran Dana

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa kepala desa dan sekretaris desa telah mengakui penggunaan barang bukti tersebut dalam pembuatan dokumen ilegal.

Saat ini, polisi masih menyelidiki keterlibatan lebih luas serta kemungkinan adanya aliran dana dalam proses penerbitan sertifikat palsu.

“Kami telah memeriksa 44 saksi, termasuk Kades Kohod, dua orang dari Septian Wicaksono Law Firm, serta beberapa warga setempat. Jika alat bukti telah cukup, penyidik akan segera melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka,” ujar Djuhandhani.

Masyarakat berharap kasus ini dapat segera diungkap secara tuntas dan pihak-pihak yang terbukti bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Hingga kini, Mabes Polri masih terus mendalami kasus ini guna menemukan keterlibatan pihak lain dalam skema pemalsuan sertifikat tanah di kawasan perairan Tangerang.