Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu guru di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan mencetak generasi emas di masa depan.

Banuaterkini.com, SOLO - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa pemerintah tengah memprioritaskan pengurangan beban administrasi yang selama ini dirasakan memberatkan oleh para guru.

“Kami memahami aspirasi dari para guru di lapangan. Salah satu langkah penting yang sedang kami siapkan adalah pengurangan beban administratif agar mereka bisa lebih fokus pada pengajaran dan pembelajaran,” ujar Atip dalam Festival Transformasi Pendidikan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Tengah di Solo.

Dikutip dari Tempo.co, Atip mengungkapkan bahwa peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan juga menjadi perhatian utama.

Program pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas guru dalam menghadapi tantangan pendidikan modern.

“Kami ingin menciptakan guru hebat yang mampu memperkuat Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kesejahteraan guru, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, menjadi salah satu program prioritas Kemendikdasmen.

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengalokasikan anggaran khusus untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk rencana kenaikan gaji hingga Rp 2 juta per bulan yang dijadwalkan pada tahun 2025.

“Kami memastikan bahwa kenaikan gaji ini berlaku untuk semua guru yang memenuhi syarat, termasuk guru honorer,” ujar Mu’ti.

Ia juga menekankan pentingnya akurasi data dalam pendataan jumlah guru penerima manfaat agar kebijakan ini dapat berjalan dengan adil dan tepat sasaran.

Selain kesejahteraan, Kemendikdasmen menyoroti pentingnya penguatan pendidikan karakter, peningkatan akses pendidikan unggul, dan pemenuhan sarana-prasarana pendidikan.

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari enam program prioritas nasional yang dirancang untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

“Kami berupaya memastikan bahwa semua kebijakan, baik peningkatan kompetensi maupun kesejahteraan guru, mendukung visi besar pendidikan nasional,” kata Mu’ti.

Komitmen Kemendikdasmen ini menunjukkan upaya serius pemerintah dalam memperkuat peran guru sebagai pilar utama pendidikan dan memastikan kesejahteraan mereka diutamakan demi terciptanya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.