Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, atau Kemitraan menyampaikan keprihatiannya, karena hingga kini masih banyak terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Bulan Maret dan April identik dengan perempuan. Hal itu ditandai dengan International Women’s Day yang diperingati setiap tanggal 8 Maret dan Hari Kartini di tanggal 21 April.

Kedua momen itu menjadi tonggak sejarah bagi perempuan di dunia dan Indonesia untuk berjuang mewujdukan kesetaraan gender.

Kendati International Women’s Day dan Hari Kartini sudah berulang kali diperingati, perempuan masih saja menjadi korban kekerasan di masyarakat.

Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 289.111 kasus kekerasan yang menimpa perempuan pada tahun 2023. Adapun jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah publik meningkat 44 persen.

Diikuti kekerasan terhadap perempuan di ranah negara yang meningkat drastis sebanyak 176 persen. Kekerasan terhadap perempuan di ranah negara meliputi penggusuran paksa, kekerasan oleh aparatus negara, dan hal serupa yang lainnya.

"Untuk itu Kemitraan turut berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satunya melalui program Estungkara yang berupaya mewujudkan kesetaraan gender untuk perempuan adat yang hak dan kedudukannya kini tercerabut. Padahal sejatinya perempuan adat memiliki peran strategis seperti mengelola pangan di komunitasnya," kata Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif, dalam keterangannya, Sabtu (11/05/2024).

Melalui program Estungkara pula, kata Laode, Kemitraan mendampingi perempuan adat dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar seperti kependudukan dan kesehatan.

"Selain itu Kemitraan juga memberdayakan perempuan adat agar mandiri secara ekonomi," ujarnya.

Sementara itu, untuk menyikapi kekerasan yang terjadi pada perempuan, lanjut Laode, Kemitraan bersama Laura UGM juga meneliti kasus kekerasan seksual terhadap perempuan adat.

Riset ini menjadi bagian dari mitigasi atas kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan adat. Ke depannya diharapkan masyarakat adat bisa memitigasi kasus kekerasan seksual melalui kolaborasi antara hukum adat dan hukum formal.

"Riset tersebut (sudah) didiseminasikan pada 8 Maret bertepatan dengan peringatan International Women’s Day," terangnya.

Dikatakannya, Kemitraan bersama mitra program Estungkara juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan yang diselenggarakan secara daring.

Mitra dari masing-masing daerah mengakomodasi komunitas-komunitas perempuan adat untuk berkumpul dan mengikuti bersama-sama penyelenggaraan Munas Perempuan.

"Mereka menyampaikan usulannya untuk mendorong kemajuan ekonomi perempuan adat di daerahnya," imbuhnya.

Kemudian, ujarnya, seiring bertambahnya kasus HAM yang melibatkan perempuan, Kemitraan juga turut memperjuangkan nasib para perempuan pembela HAM.

Kemitraan pun aktif mendorong pemerintah menciptakan mekanisme perlindungan terhadap perempuan pembela HAM, khususnya yang memperjuangkan lingkungan hidup.

Kemitraan juga membekali para perempuan pembela HAM untuk melindungi mereka dari serangan yang berpotensi muncul saat mengadvokasi kasus-kasus HAM dan lingkungan hidup.

Upaya tersebut, lanjut dia, dilakukan lewat kolaborasi dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Kita semua berharap ke depannya kesetaraan gender dapat terwujud lewat upaya-upaya tersebut. Jangan sampai perempuan terus-menerus menjadi korban patriarki yang tak berkesudahan di masyarakat," pungkasnya. 

Untuk diketahui, lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, atau Kemitraan, didirikan pada tahun 2000 setelah pemilihan umum yang bebas dan adil pertama di Indonesia selama dua generasi pada tahun 1999.

Pemilu bersejarah ini merupakan sebuah langkah penting menuju bergerak Indonesia melampaui masa otoriter dan menuju masa depan yang demokratis.

Kemitraan didirikan sebagai dana perwalian multi donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP).

Kemitraan didirikan dan dipimpin oleh sejumlah pemimpin terkemuka Indonesia dari pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pada tahun 2003 Kemitraan menjadi badan hukum independen, yang terdaftar sebagai asosiasi hukum sipil non-profit. Pada saat ini bersamaan tetap program UNDP berhasil sampai akhir 2009.

Sejak awal tahun 2010 Kemitraan telah mengambil tanggung jawab fidusia penuh dan akuntabilitas program dan perkembangan.

Laporan: Ariel Subarkah

Editor: Ghazali Rahman

Aploader: Faryz EF