Ia menilai pendekatan tersebut memberikan keadilan politik yang lebih besar bagi masyarakat.

“Prinsip keadilan dan persamaan hak politik dalam demokrasi tidak boleh dibatasi oleh aturan presidential threshold atau institusi tertentu saja. Hal ini harus menjadi perhatian pembentuk undang-undang dan akademisi,” tambah mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Untuk diketahui, MK sebelumnya memutuskan menghapus Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur syarat minimal dukungan partai politik sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Keputusan ini dinilai Sultan sebagai langkah awal menuju demokrasi yang lebih adil dan terbuka.

“Semoga ini menjadi momentum bagi kita untuk merumuskan sistem politik yang lebih demokratis dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Sultan.