Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, dengan tegas mengkritik keputusan Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP).

Banuaterkini.com, JAKARTA - Amien menyebut tawaran tersebut sebagai "racun" bagi ormas keagamaan, menciptakan polemik di kalangan anggota dan simpatisan Muhammadiyah.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @amienraisofficial, pada Sabtu (27/07/2024), Amien Rais menyatakan rasa terkejut dan marah atas keputusan PP Muhammadiyah.

"Saya terhenyak kaget dan marah membaca berita PP Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang penuh racun dan bisa," ungkap Amien.

Dikutip dari Tempo.co, Amien, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Syura Partai Ummat, menilai bahwa Muhammadiyah telah tergoda oleh hal-hal duniawi.

Ia berpendapat bahwa menerima izin tambang adalah langkah yang dapat merusak integritas ormas Islam tersebut.

"Kalau Muhammadiyah mau kail beracun yang pasti akan merusak Muhammadiyah itu, masih bisa dimuntahkan kembali," tegasnya.

Meski begitu, Amien Rais percaya bahwa belum terlambat bagi Muhammadiyah untuk menolak pengelolaan tambang tersebut.

Ia menyarankan agar Muhammadiyah segera mengadakan sidang tanwir guna membahas kembali keputusan tersebut.

"Kalau muktamar itu terlalu berat dan terlalu pendek waktunya. Undang seluruh ketua dan ketua otonom, saya yakin setelah sidang tanwir, akan dicabut kembali penerimaan Muhammadiyah terhadap pertambangan itu," katanya.

Amien juga mengkritik pernyataan salah satu Pengurus PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, yang menyatakan bahwa Muhammadiyah akan mengelola tambang tanpa merusak lingkungan.

Amien menilai klaim tersebut tidak realistis dan menghina akal sehat.

"Pertambangan di mana saja pasti merusak lingkungan sampai tahapan menghancurkan lingkungan hidup yang tidak akan bisa dipulihkan kembali. Apalagi dunia pertambangan itu dunia yang ganas, dan para pemainnya sebagian adalah bandit-bandit tanpa moral," ujarnya.

Keputusan Muhammadiyah untuk menerima izin tambang pertama kali diumumkan oleh Anwar Abbas pada Rabu, 24 Juli 2024 lalu.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui," kata Anwar.

Pernyataan ini kemudian diperkuat dalam agenda konsolidasi nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada 27-28 Juli 2024.

"Majelis konsolidasi nasional mendukung dan memperkuat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang," ujar Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. (Tempo.co).