Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menuai kontroversi akibat konflik internal organisasi tersebut. Dewan Pers (DP) secara tegas menolak menghadiri perhelatan tahunan ini, mengingat PWI masih berada dalam kondisi dualisme kepemimpinan yang belum terselesaikan.

Banuaterkini.com, JAKARTA - DP beralasan bahwa kepengurusan PWI saat ini masih menjadi perdebatan hukum, bahkan status legalitasnya masih belum jelas.

Ketua DP, Ninik Rahayu, telah mengeluarkan keputusan pleno Nomor 1103/DP/K/IX/2024 yang melarang penggunaan kantor di Gedung Dewan Pers oleh kedua kubu PWI yang bersengketa, yakni kubu Hendry CH Bangun dan kubu Zulmansyah Sekedang.

Meski tanpa restu Dewan Pers, HPN tetap digelar dengan dua acara terpisah.

Kubu Zulmansyah Sekedang menyelenggarakan HPN di Pekanbaru, sementara Hendry CH Bangun menggelarnya di Banjarmasin.

Keduanya mengklaim sebagai kepemimpinan sah PWI, meski legalitas Hendry CH Bangun tidak diakui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, HPN kembali menyita perhatian publik, terutama dalam hal pendanaannya.

Acara ini diduga mendapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sponsor dari berbagai perusahaan dan pengusaha.

Tak sedikit pula peserta yang mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari pemerintah daerah mereka, sebuah praktik yang dianggap sebagai pemborosan anggaran.

Praktik penggalangan dana dalam perhelatan HPN bukanlah hal baru.

Sejumlah pejabat daerah disebut-sebut menerima proposal permohonan dana dari peserta, yang mayoritas merupakan wartawan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan etika dalam pendanaan acara tersebut.

Sumber anonim menyebutkan bahwa beberapa pejabat mencari cara untuk mengakomodasi permintaan dana, termasuk dengan dugaan penggunaan anggaran yang tidak semestinya.

"Pejabat yang ingin berpartisipasi di HPN akhirnya mencari cara untuk menutup anggaran, entah melalui pungutan liar atau gratifikasi dari proyek-proyek pemerintah," ungkap seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, ada pula dugaan bahwa sejumlah oknum wartawan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi.

Beberapa di antaranya disebut-sebut mengajukan proposal bantuan dana perjalanan, barter iklan pariwara, hingga menggunakan dana dari sumber yang tidak transparan untuk membiayai keberangkatan ke lokasi acara.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, turut memberikan komentarnya terkait kondisi yang terjadi di tubuh PWI.

Dikutip dari Tegarnews.com, ia menyatakan bahwa organisasi tersebut seharusnya mempertimbangkan untuk membubarkan diri jika tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Komentar saya singkat saja: sebaiknya mereka bubarkan diri saja, PWI tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini," ujar Wilson Lalengke.

Ketidakhadiran Dewan Pers dalam perhelatan HPN 2025 semakin menegaskan adanya krisis dalam organisasi pers nasional.

Di satu sisi, PWI tetap mengklaim dirinya sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia.

Namun, di sisi lain, DP bersikeras bahwa HPN yang diselenggarakan oleh PWI tidak memiliki legitimasi mengingat adanya dualisme kepemimpinan yang masih belum terselesaikan.

Dengan situasi ini, dunia jurnalistik Indonesia dihadapkan pada tantangan besar.

Tak hanya mengenai status hukum kepemimpinan PWI, tetapi juga menyangkut transparansi anggaran dalam setiap penyelenggaraan HPN yang terus menjadi sorotan.

Publik pun menanti langkah Dewan Pers dan pemerintah dalam menyikapi konflik ini, apakah akan segera menemukan titik terang atau justru memperburuk keadaan dunia pers nasional di masa mendatang.

Artikel yang sama sudah terbit di tegarnews.site dengan judul "dewan-pers-tolak-hadir-di-hpn-pwi-dituding-tak-sah-anggaran-apbd-tetap-terkuras".