Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan), Lenis Kogoya, menegaskan bahwa isu Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung racun dan genosida yang beredar di masyarakat Papua tidaklah benar.

Banuaterkini.com, PAPUA - Pernyataan ini disampaikan dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (10/03/2025).

"Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya melindungi masyarakat dari isu-isu yang mengganggu. Saya melihat di media sosial ada kabar bahwa MBG berisi racun dan genosida, saya tegaskan itu tidak benar," ujar Lenis, dikutip dari Antara. 

Ia menekankan pentingnya gizi yang baik bagi anak-anak sebagai kunci utama pembangunan masyarakat sehat.

Kepala Sekolah Diminta Bertindak Tegas

Melalui program MBG, pemerintah memastikan bahwa masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, mendapatkan makanan sehat dan bergizi.

"Tidak ada niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri," tambahnya.

Lenis juga mengimbau para kepala sekolah untuk menindak tegas oknum yang mengajak siswa berdemonstrasi menolak MBG.

"Jika ada yang mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang boleh, tetapi anak-anak harus fokus belajar," tegasnya.

MBG di Papua Dimulai Setelah Idul Fitri 2025

Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Ramses Limbong, menekankan pentingnya sosialisasi manfaat MBG di Papua.

Menurutnya, distribusi MBG di Papua, khususnya wilayah Jayapura, akan dimulai secara bertahap setelah Idul Fitri 2025.

"Sosialisasi ini sangat penting karena sebelumnya ada penolakan. Kita harus terus menyampaikan manfaat MBG. Berdasarkan komunikasi kami dengan Badan Gizi Nasional (BGN), program ini akan berjalan bertahap setelah Lebaran," jelas Ramses.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyediakan lahan bagi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Saat ini, empat titik telah siap, termasuk di Keerom, Abepura, Waena, dan Sentani.

18 Sarjana Siap Kelola MBG di Papua

Berdasarkan informasi dari BGN, terdapat 18 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan mengelola program MBG di Papua.

Dari jumlah tersebut, satu orang telah bekerja di Yappen, satu di Biak, satu di Sarmi, dan 15 lainnya di Jayapura dan sekitarnya.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lancar dan diterima oleh masyarakat Papua untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak serta kelompok rentan.