Pemerintah tengah mengkaji ulang jadwal pelantikan kepala daerah yang semula direncanakan pada Februari 2025 mendatang.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, kajian ini merujuk pada dinamika persidangan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Merujuk Putusan MK Nomor 46/PUU-XXII/2024, pelantikan kepala daerah harus menunggu penyelesaian sengketa. Artinya, jadwal tercepat adalah 13 Maret 2025, kecuali untuk daerah yang menggelar pemilihan ulang atau penghitungan suara ulang," ujar Bima, Sabtu (11/01/2025).

Bima menambahkan, pembahasan akan melibatkan Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR RI setelah masa reses.

Pemerintah, katanya, memahami urgensi pelantikan untuk memastikan roda pemerintahan daerah berjalan optimal dan selaras dengan pusat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyebut, pemerintah mendukung kelancaran proses penetapan kepala daerah.

"Untuk daerah tanpa sengketa, pelantikan bisa dipercepat," jelas Yusril usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (10/01/2025).

Pemerintah berkomitmen mengutamakan efisiensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelantikan agar tidak memicu persoalan di lapangan.