Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik para menteri di kabinet barunya pada 21 Oktober 2024, sehari setelah pelantikannya sebagai presiden. Menariknya, daftar nama-nama menteri ini masih dirahasiakan, namun isu mengenai komposisi kabinet semakin memanas.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Terkait bocoran susunan kabinet tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya bersabar. Jokowi memastikan dirinya tidak terlibat dalam pemilihan menteri Prabowo. “Jangan tanya ke saya soal itu, nanti dibilang saya ikut campur atau intervensi,” kata Jokowi, Jumat (11/10/2024).

Jokowi menegaskan bahwa pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden yang baru, dan Prabowo berhak penuh menyusun kabinetnya. “Saya juga dulu tidak ingin diintervensi dalam hak prerogatif ini, jadi saya tidak akan melakukan itu sekarang,” ujarnya.

Dalam pertemuan makan malam antara Jokowi dan Prabowo di Hutan Kota Plataran pada 8 Oktober 2024, mereka sempat membahas berbagai isu politik dan ekonomi, namun Jokowi menegaskan bahwa urusan kabinet tidak dibicarakan.

Desas-desus yang beredar mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo akan lebih "gemuk" dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah kementerian sebagai bagian dari upaya membentuk pemerintahan yang solid. Dalam acara BNI Investor Summit 2024, Prabowo mengungkapkan alasan di balik rencana ini.

“Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan yang kuat, jadi koalisinya juga harus besar,” jelas Prabowo.

Dia menambahkan bahwa mengelola negara sebesar Indonesia memerlukan banyak menteri untuk menangani berbagai tantangan, mulai dari masalah domestik hingga geopolitik.

“Kalau nanti dibilang kabinet gemuk, saya jawab: Negara kita besar, bung! Luasnya seperti benua Eropa,” tegas Prabowo, memberikan gambaran tentang skala tanggung jawab kabinetnya.

Menariknya, Prabowo memberikan sinyal bahwa beberapa menteri dari kabinet Jokowi mungkin akan dipertahankan. Hal ini mempertimbangkan kinerja positif mereka selama masa pemerintahan Jokowi.

“Dalam menyusun kabinet, saya melihat banyak juga menteri yang pantas melanjutkan tugasnya di pemerintahan yang baru,” ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan memimpin Indonesia secara otoriter, meski kabinetnya besar dan koalisinya luas.

“Negara otoriter biasanya hanya punya satu partai, tapi kita tidak seperti itu,” tambahnya.

Isu yang paling menarik adalah potensi penambahan jumlah kementerian di bawah pemerintahan Prabowo.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa jumlah kementerian kemungkinan bertambah menjadi 46, sesuai pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Simulasi ini muncul dari pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR yang memprediksi adanya penambahan komisi dari 11 menjadi 13, menyesuaikan dengan program-program yang dijanjikan Prabowo selama kampanye.

“Sebanyak 17 program aksi akan diimplementasikan, baik oleh kementerian yang sudah ada maupun yang baru dibentuk,” jelas Dasco.

Dengan komposisi kabinet yang lebih besar dan koalisi luas, pemerintahan Prabowo diperkirakan akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas.

Namun ini juga bisa menjadi kunci untuk memperkuat pemerintahan yang inklusif dan efektif dalam menjalankan agenda besar yang diusung selama masa kampanye.

Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menempati posisi-posisi strategis di kabinet Prabowo? Jawabannya akan segera terungkap dalam waktu dekat.