Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memangkas jalur birokrasi yang selama ini memperlambat penyaluran pupuk ke petani.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Melalui kebijakan revolusioner, 12 meja birokrasi dihilangkan demi memastikan bantuan pertanian sampai langsung ke tangan para petani tanpa hambatan.

Dalam Panen Raya Nasional yang digelar serentak di 14 provinsi dan dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kabupaten Majalengka, Prabowo menegaskan bahwa birokrasi berbelit telah terlalu lama menghambat kemajuan sektor pertanian.

“Sebelumnya, pupuk harus melalui tanda tangan 12 menteri, 38 gubernur, dan 500-an bupati/wali kota. Sekarang, langsung dari Menteri ke pabrik, dari pabrik ke Gapoktan,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam laporannya kepada Presiden.

Prabowo menyatakan bahwa pemangkasan jalur distribusi ini adalah bagian dari upaya besar pemerintahannya untuk menghemat anggaran, memberantas praktik korupsi, dan memastikan uang negara tepat sasaran.

“Saya akan terus menghemat anggaran. Setiap rupiah uang rakyat harus kembali ke rakyat, terutama untuk mereka yang paling membutuhkan,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Presiden juga menyampaikan pesan keras terhadap praktik korupsi di lapangan. Ia mengajak masyarakat untuk aktif memantau dan melaporkan penyimpangan yang terjadi.

“Kalau ada yang menyalahgunakan anggaran, langsung rekam, video, dan kirim. Kita tidak akan toleransi,” tegasnya.

Presiden Prabowo mengakhiri sambutannya dengan seruan kepada seluruh kepala daerah agar bekerja sepenuh hati melayani rakyat.

Ia menekankan bahwa kesejahteraan petani adalah fondasi kemandirian pangan Indonesia.