Saat memberikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk penyusunan RPJMN 2025-2029, Presiden Prabowo Subianto menyerukan reformasi birokrasi dan digitalisasi sebagai langkah konkret untuk memberantas korupsi.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Bertempat di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin (30/12/2024), Presiden menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran negara.

Presiden dengan tegas menyebut bahwa praktik korupsi seperti mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran tidak hanya melukai keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat luas.

"Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Budaya ini harus dihilangkan," tegasnya.

Digitalisasi untuk Menekan Korupsi

Sebagai langkah strategis, Presiden Prabowo mendorong penggunaan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk mengurangi celah korupsi dalam birokrasi.

Digitalisasi, menurutnya, dapat memastikan transparansi dalam setiap tahapan proyek dan pengadaan barang atau jasa.

“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Aparat pemerintah sangat menentukan apakah kebocoran ini bisa dihentikan atau tidak,” kata Presiden.

Ia menginstruksikan seluruh lembaga pemerintah, termasuk legislatif dan yudikatif, untuk mendukung upaya ini melalui kerja sama yang solid dan konsisten.

Momentum Introspeksi Aparat Pemerintah

Presiden juga menyerukan agar Musrenbangnas menjadi ajang introspeksi bagi para pemimpin dan aparat pemerintahan.