Saat memberikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk penyusunan RPJMN 2025-2029, Presiden Prabowo Subianto menyerukan reformasi birokrasi dan digitalisasi sebagai langkah konkret untuk memberantas korupsi.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Bertempat di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin (30/12/2024), Presiden menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran negara.

Presiden dengan tegas menyebut bahwa praktik korupsi seperti mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran tidak hanya melukai keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat luas.

"Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Budaya ini harus dihilangkan," tegasnya.

Digitalisasi untuk Menekan Korupsi

Sebagai langkah strategis, Presiden Prabowo mendorong penggunaan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk mengurangi celah korupsi dalam birokrasi.

Digitalisasi, menurutnya, dapat memastikan transparansi dalam setiap tahapan proyek dan pengadaan barang atau jasa.

“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Aparat pemerintah sangat menentukan apakah kebocoran ini bisa dihentikan atau tidak,” kata Presiden.

Ia menginstruksikan seluruh lembaga pemerintah, termasuk legislatif dan yudikatif, untuk mendukung upaya ini melalui kerja sama yang solid dan konsisten.

Momentum Introspeksi Aparat Pemerintah

Presiden juga menyerukan agar Musrenbangnas menjadi ajang introspeksi bagi para pemimpin dan aparat pemerintahan.

Ia menilai bahwa reformasi tata kelola pemerintahan membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak.

“Saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan Musrenbangnas ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri,” ujarnya.

Menurut Presiden, integritas tidak hanya soal menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Ia menekankan pentingnya budaya kerja bersih dan transparan sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Vonis Adil Koruptor

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas bagi para pelaku korupsi.

Ia menegaskan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada koruptor harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

"Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, tapi vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan," kata Presiden.

Presiden Prabowo berharap bahwa melalui langkah-langkah konkret ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan pembangunan nasional yang bersih dari praktik korupsi.

Dengan tata kelola yang lebih baik dan dukungan teknologi digital, Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Upaya memberantas korupsi tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Presiden Prabowo mengajak semua pihak untuk bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Reformasi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan digitalisasi dan integritas, kita bisa menciptakan perubahan yang nyata,” pungkasnya.