Presiden Joko Widodo melantik 2 orang Menteri dan 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu (15/06/22) di Istana Merdeka, Jakarta. Sumber: Biro Pers Presiden RI.

Editor: M/DQ Elbanjary

Rumor bakal ada perombakan Kabinet Indonesia Maju terbukti. Hari ini, Presiden Joko Widodo Melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri. Menteri Perdagangan yang sebelumnya dijabat M Luthfi digantikan oleh mantan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas.

Jakarta, Banuaterkini.com - Selain melantik Zulkifli Hasan, Presiden Jokowi juga melantik Hadi Tjahyanto sebagai menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bersamaan keduanya, dilantik juga Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaandan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN.

2 Menteri dan 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik  melanjutkan sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/06/22) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kedua menteri yang dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. 

Sedangkan wakil menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Selanjutnya, Presiden mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 tersebut yang dilantik pada hari ini.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Usai pelantikan kepada wartawan yang sudah menunggu, Presiden Jokowi menyebutkan alasan memilih Zulhas. Menurut Presiden Jokowi, Zulhas memiliki rekam jejak dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdagangan di Tanah Air, utamanya terkait kebutuhan pokok di dalam negeri.

“Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang. Saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat,” ujar Presiden Jokowi.

Zulkifli Hasan pun menyatakan kesiapannya untuk segera menjalankan tugas yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada dirinya. Ia mengaku akan segera menyelesaikan masalah terkait kebutuhan pokok di Tanah Air, termasuk ketersediaan minyak goreng.

“Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sebenarnya,” ungkap Zulkifli.

Menyinggung alasan mengangkat Mantan Panglima TNI periode 2017-2021 sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Presiden Jokowi mengatakan alasannya karena dirinya dianggap memiliki penguasaan di bidang teritori. Hadi juga dinilai Presiden Jokowi sebagai seseorang yang teliti dalam bekerja di lapangan sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air.

“Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN,” ucap Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Hadi menyatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air, khususnya masalah sertifikat rakyat yang hingga saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat.

“Itu target pertama yang segera saya realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” ujar Hadi.

Tak hanya masalah sertifikat tanah, Hadi juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di Tanah Air, termasuk masalah pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hadi pun berharap target tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

“Insyaallah dalam waktu waktu dekat kita akan sampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi,” pungkas Hadi.***