Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penerapan ekonomi Pancasila dalam membangun masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang digelar di Kantor Bappenas pada Senin (30/12/2024), Presiden menyampaikan bahwa ekonomi berbasis asas kekeluargaan adalah landasan strategis pembangunan nasional.

"Pendiri bangsa ini menekankan bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Pemerintah harus menjadi pengelola, pelopor, dan pengayom rakyat, menjaga kekayaan bangsa untuk kemakmuran bersama," ujar Presiden.

Ia menekankan peran pemerintah sebagai pemimpin aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam demi memastikan kemakmuran rakyat.

Presiden mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan harus berlandaskan realisme dan solusi konkret.

Ia meminta semua pihak, dari pemerintah pusat hingga daerah, menyusun program yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Rakyat mengerti siapa yang berada di jalan yang benar. Maka, kita harus memastikan bahwa perencanaan ini dilakukan dengan realistis dan fokus pada hasil nyata," tambahnya.

RPJMN Sebagai Pedoman Strategis

Musrenbangnas ini menjadi titik awal penyusunan RPJMN 2025-2029, dokumen strategis pembangunan nasional yang akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden pada Januari 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menjelaskan bahwa RPJMN ini dirancang untuk memastikan kesinambungan pembangunan lima tahun ke depan.

“Melalui musyawarah ini, kita harapkan perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi dasar pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” kata Menteri Rachmat.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, serta tokoh-tokoh nasional lainnya. Ribuan peserta lainnya mengikuti secara daring, termasuk akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat.

Dengan ekonomi Pancasila sebagai panduan, RPJMN 2025-2029 diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.