Pemerintah memperluas layanan gizi ke daerah-daerah terpencil untuk menekan angka stunting dan malnutrisi. Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan tambahan anggaran besar untuk memastikan akses gizi merata di seluruh Indonesia.

Banuaterkini.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pembangunan 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah terpencil Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan gizi masyarakat daerah.

“Lokasinya berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau seperti pegunungan atau dibatasi sungai maupun laut,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Pembangunan SPPG akan dilakukan melalui kerja sama dengan satuan tugas pemerintah daerah agar pelayanan gizi dapat menjangkau masyarakat di pedalaman, perbatasan, dan kepulauan kecil.

Untuk mendukung program tersebut, BGN membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp14,1 triliun, di luar tambahan kebutuhan dari pagu anggaran sebelumnya.

Total dana tambahan yang diajukan ke Kementerian Keuangan mencapai Rp28,63 triliun.

“Kemudian total kebutuhan anggaran kita, tambahan yang kita sedang ajukan ke Kementerian Keuangan, adalah Rp28,63 triliun,” kata Dadan dikutip dari CNBC Indonesia.

Ia menjelaskan, penyerapan anggaran BGN tahun ini sudah mencapai Rp43,47 triliun atau 61,2 persen dari pagu Rp71 triliun, termasuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan serapan Rp36,23 triliun.

Menurut Dadan, tambahan anggaran dibutuhkan untuk mempercepat pelayanan gizi hingga pelosok, sekaligus memastikan distribusi program gizi nasional berjalan merata di semua daerah.

“Program ini bukan hanya tentang anggaran, tapi juga upaya memastikan seluruh anak Indonesia mendapat hak gizi yang sama, di kota maupun di pelosok,” pungkasnya.