Laporan: Indra SN l Editor: Ghazali Rahman

Komisi X DPR RI menyoroti rendahnya tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi di Indonesia. Oleh sebab itu, DPR mengusulkan perlunya ada telaahan terkait apa latar-belakang angka-angka yang dianggap rendah tersebut.

Jakarta, Banuaterkini.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa perlu ada semacam kajian yang menyeluruh untuk mengetahui latar-belakang angka-angka yang dianggap rendah tersebut.

“Tentunya kita harus lebih memahami ya data-data dan fakta-fakta realita dari pengukuran indeks literasi masyarakat itu dan kemudian juga tingkat kegemaran membaca," kata Hetifah Syaifudian saat Rapat Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI dengan beberapa kepala dinas perpustakaan dari beberapa provinsi, di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/03/2023).

Jangan sampai, kata Hetifah, kita juga nanti salah menangkap ya, seolah-olah semua atau sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak gemar membaca.

"Padahal bisa jadi mereka itu memiliki motivasi tetapi ada hal-hal lain yang membuat keinginan atau motivasi itu tidak terealisasi gitu ya,” ujarnya dikutip Banuaterkini.com dari dprd.go.id, Rabu (22/03/2023).

Hetifah mencontohkan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat literasi di suatu daerah adalah anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan literasi, termasuk perpustakaan. Pasalnya, tidak semua daerah memiliki anggaran yang memadai.

“Kalau pun kita mendapatkan suatu informasi bahwa suatu daerah memiliki mungkin satu indeks yang dianggap rendah itu sebenarnya kenapa gitu? Dan ternyata dari tiap daerah kita juga memahami ya, tidak semua kepala daerah ataupun dari APBD yang misalnya dimanifestasikan dari anggaran yang dialokasikan itu cukup memadai gitu ya untuk pengembangan literasi, misalnya untuk perpustakaannya” tambah Politisi Partai Golkar itu.

Jadi, lanjutnya sebenarnya banyak aspek yang mempengaruhi bagaimana supaya pembangunan literasi dan juga kegemaran membaca ini bisa terwujud.

"Nah, ini jadi upaya kita dengan mengundang ya berbagai pihak, berbagai daerah. Mereka juga bisa menceritakan inovasi yang sudah dilakukan apa dan tantangan-tantangan dihadapinya apa,” ujarnya.

Anggota DPR dari Dapil Kalimantan Timur ini juga menyampaikan bahwa salah satu yang dibahas adalah mengenai sumber daya manusia. Hal ini kemudian juga ikut menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas literasi dari di suatu daerah.

“Termasuk soal sumber daya manusianya. Jadi sebenarnya juga ini sangat penting sekali. Misalnya soal jumlah pustakawan ya, juga jumlah perpustakaan sudah tersertifikasi. Kalau ternyata terlalu sedikit ya ternyata asesor-nya juga sedikit sehingga prosesnya itu sendiri berjalan lambat,” jelas Hetifah.

Hatifah menegaskan bahwa rapat tersebut ditujukan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai masalah yang terjadi di tiap-tiap daerah terkait dengan tingkat literasi.

Ia tak ingin hanya masyarakat disalahkan lantaran tak gemar membaca tanpa mengupas latar belakang masalah yang terjadi.

Ia juga menungkapkan, Panja diharapkan dapat menentukan langkah yang tepat termasuk kebijakan dan fasilitasi yang dibutuhkan dengan permasalahan dan harapan yang disampaikan.

“Jadi kita ingin data-data yang ada itu kita bedah ya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih persis ya. Sebetulnya problemnya itu apa? Jadi kita tidak sekedar menyalahkan masyarakat bahwa mereka itu tidak gemar gitu ya. Tapi mengapa mereka jadi tidak gemar membaca? Jadi kita dalami dan apa yang bisa kita lakukan kedepan, kebijakan-kebijakan apa, bentuk fasilitasi seperti apa itu yang sebetulnya diharapkan dari adanya Panja ini,” kata Hetifah.

Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.

Turut hadir pula Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku. (uc/rdn)