Lebih lanjut, berkaitan dengan gonjang ganjing mengenai wajib tidaknya media pers atau perusahaan pers mengikuti proses pendataan oleh Dewan Pers, Ninik juga menjelaskan, bahwa tugas Dewan Pers hanya melakukan pendataan dan bukan pendaftaran terhadap perusahaan pers.

Artinya, kata dia, bila perusahaan pers melakukan pendataan, Dewan Pers akan memverifikasi. Namun, apabila tidak mengikuti pendataan, maka Dewan Pers tetap akan melindungi karya jurnalistik yang berkualitas.

"Bila perusahaan pers melakukan pendataan, maka kami wajib memverifikasi. Kalau tidak terdata tetap dilindungi sepanjang koridornya karya jurnalistik berkualitas," sambung Ketua Dewan Pers perempuan pertama itu.

Menyinggung soal kerjasama antara pemerintah, institusi swasta, dan media, Ninik juga menyebut bahwa hal itu dilindungi undang-undang.

Meskipun demikian, lanjutnya, perjanjian kerjasama merupakan ranah perdata yang tidak bisa diatur di luar aturan yang telah ada. Ninik Rahayu menganjurkan untuk bekerja sama dengan media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers.

“Perjanjian kerja sama itu ranahnya perdata. Tidak bisa diatur di luar aturan yang telah ada. Sepanjang mereka bersepakat, silakan. Tapi kalau kami dimintai pendapat, maka kami anjurkan bekerja sama dengan media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers,” ujar Ninik yang pernah menjabat Komisioner Komnas Perempuan itu.

Ninik Rahayu hadir dalam Rakernas dan HUT SMSI ke-6 untuk memberikan dukungan penuh agar tujuan bermedia sampai mendorong pers yang lebih baik, menghasilkan keutuhan dalam bernegara, dan memperhatikan kebhinekaan.

Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu bertekad untuk memberikan perlindungan kepada seluruh karya jurnalistik berkualitas di Indonesia.

Dewan Pers sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada karya jurnalistik berkualitas yang memenuhi. (Nick)