Insiden penembakan terhadap lima Warga Negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Jumat (24/01/2025) lalu, memicu reaksi keras dari berbagai pihak di Indonesia.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Pemerintah, melalui Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, menyatakan telah melakukan langkah koordinasi intensif untuk memastikan perlindungan bagi korban dan keluarganya.

Saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Malaysia, Karding menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta atase kepolisian guna memperjelas kronologi kejadian.

Selain itu, pemerintah juga mendukung upaya pendampingan terhadap keluarga korban di dalam negeri.

"Kami juga berkoordinasi sekaligus menyiapkan kemungkinan apabila ada proses hukum ke depan. Kami akan berusaha menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi mereka [korban]," ujar Karding dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (27/01/2025), dikutip dari Bisnis.com.

Selain itu, pemerintah telah memastikan agar keluarga korban mendapat informasi yang jelas mengenai kejadian tersebut.

Langkah mitigasi juga sedang disiapkan untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) agar kejadian serupa tidak terulang.

Dugaan Kejanggalan

Sementara itu, berbagai pihak menyoroti kejanggalan dalam peristiwa ini.

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengungkapkan bahwa laporan awal dari pihak Malaysia menyebut kapal WNI menabrak kapal patroli hingga empat kali sebelum ditembak, sesuatu yang dinilai mencurigakan.

Dua korban selamat, HA dan Muhammad Hanafiah, juga membantah adanya perlawanan dari pihak mereka saat diamankan oleh APMM.

Pernyataan ini memperkuat desakan dari pemerintah Indonesia agar Malaysia segera melakukan investigasi transparan terkait penggunaan kekuatan berlebihan terhadap para pekerja migran tersebut.

Desakan Investigasi

Menteri Luar Negeri Indonesia telah secara resmi meminta Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini.

Kemenlu juga mendesak pihak Malaysia untuk memberikan akses kekonsuleran bagi pihak Indonesia untuk melihat langsung kondisi korban yang selamat serta jenazah mereka yang tewas dalam insiden tersebut.

Komisi I DPR RI menegaskan bahwa tindakan penembakan ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan meminta pemerintah Indonesia untuk menempuh jalur diplomasi tegas agar insiden serupa tidak kembali terjadi.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri.

Dengan meningkatnya ketegangan akibat insiden ini, diharapkan ada langkah konkret dalam meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap keselamatan WNI di luar negeri.