Ketiga, Persatuan dan Solidaritas: Tahun Baru Islam juga menjadi momen bagi kita untuk mempererat tali persaudaraan dan solidaritas di antara umat Islam. Dengan mengenang hijrah Nabi Muhammad SAW, kita diingatkan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan dan ujian hidup.

Tahun Politik

Tahun Baru Islam kali ini bersamaan dengan tahun kontestasi politik di Indonesia, di mana kita tengah diperhadapkan dengan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Dalam konteks ini, maka umat Islam, siapapun dia, apapun afiliasi politiknya, diharapkan bisa mewakafkan waktunya untuk memilih calon pemimpin yang dapat menjadi teladan dan berjuang untuk kepentingan umat, sambil tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dr. Ahmad Sahal, seorang pakar politik Islam, menekankan bahwa pemimpin yang ideal dalam Islam adalah mereka yang memiliki integritas, keadilan, dan kemampuan untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Dalam perspektif itu, maka seharusnya pemimpin mampu menjaga persatuan dan mendorong kerja sama di antara berbagai kelompok masyarakat. Tanpa mengabaikan sekecil apapun potensi umat.

Islam sendiri secara tegas menekankan betapa pentingnya kita memilih pemimpin berdasarkan kriteria tertentu.

Pertama, Keadilan. Pemimpin haruslah adil dalam segala tindakan dan keputusan. Al Qur'an menegaskan pentingnya keadilan seperti tercermin dalam Surah An Nisa ayat 58. 

Menurut ayat ini keadilan seorang pemimpin memiliki makna, bahwa  ia akan memberikan perlakuan dan ruang yang yang sama kepada semua golongan, tanpa diskriminasi, dan membuat keputusan yang berdasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan objektivitas.

Pemimpin yang adil juga harus memberikan kesetaraan peluang, yaitu yang memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, mendapatkan pelatihan, dan pendidikan yang layak. Tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama, atau latar belakang lainnya.

Pemimpin juga harus mampu mengambil keputusan yang adil, yaitu keputusan yang dibuat berdasarkan data yang objektif dan proses yang transparan. Melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa semua perspektif dipertimbangkan. Termasuk menyusun dan menegakkan kebijakan dan hukum secara konsisten.