Laporan: Syauqi Azmi l Editor: Ghazali Rahman

Lantaran sudah kesal dengan kebijakan kepala desa alias Pambakal yang dianggap  tidak memperbolehkan warga menggunakan ambulan milik desa, sejumlah warga Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) menuntut agar Kepala Desa setempat mundur dari jabatannya. 

Banjar, Banuaterkini.com - Puncak kekesalan warga tersebut mengemuka saat puluhan warga menggeruduk melakukan demo di Balai Desa Bunipah untuk menuntut Pambakal M Sata mundur dari jabatannya.

Pada pertemuan yang dilaksanakan tersebut, warga mempertanyakan alasan dan kebijakan Pambakal M Sata yang dinilai tidak sesuai dengan janjinya saat membeli 1 unit ambulan yang dijanjikan untuk kepentingan seluruh warga. 

Pasalnya, pembelian ambulan tersebut memang menggunakan anggaran yang berasal dari dana Desa Bunipah.

Warga juga mendesak agar Badan Perwakilan Desa (BPD) Bunipah untuk memberhentikan sang Pambakal, karena dinilai tidak menepati janjinya.

"Saat mau beli ambulan, dia berjanji ambulan tersebut akan digunakan untuk kepentingan warga, tapi nyatanya setelah dibeli, warga sama sekali tidak bisa menggunakan ambulan itu untuk warga," ujar salah seorang warga kepada jurnalis Banuaterkini.com Syauqi Azmi, Rabu (12/04/2023).

Pengakuan kekecewaan warga tersebut juga tercermin dalam spanduk yang terpampang di Kantor Desa Bunipah dengan nada sarkasme bertuliskan

"Alasan Manukar Ambulance Gasan Masyarakat, tapi banyak masyarakat handak mamakai kada kawa. Dustainya!.

Spanduk lain juga tak kalah galaknya warga membentangkan spanduk spanduk bertuliskan “Ampihi Sata, Pambakal Pandusta".

Di tempat lain juga ada spanduk yang sangar bertuliskan ""KAMI MASYARAKAT DESA BUNIPAH MENGINGINKAN BPD DESA BUNIPAH AGAR BISA MEMBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT PAMBAKAL DESA BUNIPAH M. SATA DARI JABATANNYA SEBAGAI PEMBAKAL”

Pantauan Banuaterkini.com, saat pertemuan warga membahas desakan agar Pambakal Sata segera mundur dari jabatannya cukup kondusif.

Sementara itu, Pambakal M Sata dihubungi Banuaterkini.com pada Kamis (15/04/2023) perihal tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan Pambakal bunipah, menyatakan berusaha menyikapi persoalan tersebut dengan proporsional dan bijak.

Menurut dia tudingan bahwa dirinya tidak mau meminjamkan ambulan desa itu terlalu berlebihan dan cenderung sangat provokatif.  

Padahal, kata dia, dirinya dan aparat desa tidak pernah menolak atau melarang warga menggunakan ambulan desa tersebut.

"Seingat saya, ambulan itu terbuka untuk digunakan seluruh warga desa tanpa pengecualian. Jadi, tudingan saya menolak permintaan penggunaan ambulan tersebut terlalu tendensius dan provokatif," kata Pambakal M Sata, Kamis (15/04/2023) pagi.

Dikatakannya, dirinya tidak pernah menerima permintaan penggunaan ambulan desa baik secara lisan maupun melalui saluran telepon yang ditolak.

"Jadi, mun disambat kada mau mainjami tu talalu banar (Kalau disebut tidak mau meminjamkan itu berlebihan," ujarnya. 

Pambakal Sata juga menegaskan, Ambulan Desa Bunipah yang dibeli menggunakan anggaran tahun 2022 itu sudah digunakan oleh warga yang memang membutuhkan.

Bahkan, jelas dia, tahun anggaran 2023 ini pihaknya sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk operasional ambulan tersebut.

Warga Desa Bunipah, kata dia, boleh menggunakan ambulan desa tersebut secara gratis.

"Kami sudah menganggarkan dana desa untuk operasional ambulan, penggunaannya termasuk biaya sopir semuanya gratis," tegasnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan, bahwa demo atau tuntutan agar dia mundur dari jabatannya lantaran dituduh menolak warga yang ingin menggunakan ambulan sebagai sebuah dinamika politik warga di desanya.

"Ulun (saya) anggap tuntutan mundur dan tuduhan yang berkembang tersebut sebagai kritik dan sebuah dinamika demokrasi yang berkembang di desa kami. Jadi, saya siap pertanggung jawabkan semua tugas saya sesuai dengan peraturan yang berlaku,:" ujarnya.

Dirinya, kata Sata, berusaha melakukan yang terbaik untuk Desa Bunipah yang dipimpinnya. Kalaupun ada yang belum sempurna, dirinya mengharapkan masukan yang membangun bukan tuduhan yang tidak mendasar.

Sebab, kata dia, kalau tuduhan itu tidak benar, ada konsekuensi hukum yang mungkin akan ditempuhnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Kabupaten Banjar, Kasmayuda, yang dimintai komentarnya terkait peristiwa di Desa Bunipah, mengaku akan segera mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait.

"Saya baru mendengar peristiwa tersebut dari video yang beredar dan dari media online, jadi saya akan segera koordinasikan dengan APDESI Kecamatan Aluh-aluh, Camat dan Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar," papar Kasmayuda.

Kasmayuda yang juga masih menjabat sebagai Pambakal Bakambat, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar ini, meminta warga dan semua pihak untuk tidak mudah terpancing provokasi.

Dirinya juga sudah menghubungi Ketua APDESI Kecamatan Aluh-aluh, Harun, untuk segera meminta penjelasan dari Pambakal M Sata terkait isu dan tuntutan yang berkembang di kalangan warga Desa Bunipah.

"Saya yakin, semua persoalan yang berkembang akan bisa diselesaikan dengan cara terbaik. Senin ini (17/04/2023) rencananya Pambakal Sata akan dimintai keterangan oleh pihak terkait yang memang kompeten menangani masalah tersebut, " pungkasnya.