Laporan: Indra SN

Anggota Komisi II DPR RI Difriadi mengingatkan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa menjalankan tugas pengawasannya terhadap proses pelaksanaan Pemilu 2024 dengan lebih optimal.

Jakarta, Banuaterkini.com - Legislator Fraksi Gerindra DPR RI menyampaikan hal itu saat Rapat Konsultasi terkait Peraturan Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Perbawaslu dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (20/9/2023) lalu.

Menurut Difri, pengawasan optimal tersebut terutama dilakukan pada proses distribusi perlengkapan pemungutan suara dan pasca penghitungan suata di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Selain pengawasan saat pendistribusian perlengkapan Pemilu, kata Difri, perlu juga dilakukan pengawasan yang ketat terhadap hasil penghitungan suara di kotak suara, agar tidak ada selisih atau perbedaan antara hasil di TPS dengan yang ada di website KPU.

"Pada saat selesai penghitungan suara, banyak ditemui kasus perbedaan penghitungan suara antara yang di kotak suara dengan yang di tampilkan website KPU. Jadi, ini harus diperhatikan," ingat Caleg DPR RI Gerindra di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel 1 ini.

Difriadi juga meminta agar Bawaslu menerapkan stretegi yang lebih baik dalam pengawasan pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti.

Sehingga, kata dia, peristiwa perbedaan jumlah suara di TPS dengan tampilan website KPU tidak terjadi lagi seperti pada Pemilu lalu.

"Bagaimana strategi Bawaslu mengawasi agar data di kotak suara itu sama dengan website KPU, agar tidak terjadi perbedaan," tegas Difriadi.

Apalagi, kata dia, saat ini dukungan pendanaan pada KPU sangat besar terutama dalam pengadaan dan dukungan terhadap teknologi yang digunakan demi kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

"Apalagi sistim pengadaan website KPU juga sudah menghabiskan dana yang cukup besar," pungkas Difriadi.

Editor: Ghazali Rahman