Polemik dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung kembali mencuat setelah pernyataan Mahfud MD di media sosial. KPK memastikan tetap membuka ruang pelaporan untuk mendalami dugaan penggelembungan anggaran proyek bernilai miliaran dolar itu.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya menindaklanjuti informasi dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang diungkap oleh Mahfud MD.

Namun, lembaga antirasuah itu meminta Mahfud untuk membuat laporan resmi agar penelusuran dapat dilakukan secara formal.

“Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Senin (20/10).

Menurut Budi, KPK akan tetap proaktif menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi.

“KPK tentu akan melakukan pulbaket atau pengumpulan bahan keterangan lainnya untuk melengkapi informasi awal yang sudah disampaikan,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia.

Sebelumnya, Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025 menyoroti adanya mark up besar dalam proyek kereta cepat Whoosh.

“Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ungkap Mahfud.

Pernyataan itu kemudian ditanggapi KPK dengan imbauan agar Mahfud membuat laporan resmi.

Namun, Mahfud merespons bahwa aparat penegak hukum seharusnya bisa langsung bergerak tanpa menunggu laporan.

“Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh,” tulisnya di akun X, @mohmahfudmd.

Mahfud juga menegaskan bahwa informasi awal mengenai dugaan korupsi proyek tersebut bukan bersumber dari dirinya, melainkan dari tayangan Prime Dialog di NusantaraTV yang menampilkan dua pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo dan Antony Budiawan.

Kasus dugaan korupsi proyek Whoosh ini menarik perhatian publik karena menyangkut proyek strategis nasional bernilai besar yang juga melibatkan konsorsium BUMN dan mitra luar negeri.

Publik menanti langkah konkret KPK untuk menelusuri potensi penyimpangan anggaran dalam proyek transportasi cepat pertama di Indonesia tersebut.