Fadli Zon: Waspadai Risiko Teknologi Digital untuk Penyalahgunaan Informasi

Banuaterkini.com - Kamis, 8 Desember 2022 | 18:40 WIB

Post View : 21

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat 'virtual meeting with the Chair of the United Nations Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes'. Foto: Ist/nr.

Editor: Ghazali Rahman

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengingatkan, agar masyarakat tetap hati-hati dan waspda dalam memanfaatkan teknologi digital. Salah satunya kemungkinan penyalahgunaan informasi.

Jakarta, Banuaterkini.com - Menurut politisi Gerindra ini, persaingan geopolitik dan keruntuhan multilateralisme memiliki implikasi nyata, bahkan dampaknya pun saat ini juga merambah ke dunia siber. Padahal, keamanan dunia siber sangat penting untuk membangun kepercayaan di era digital ini.

“Senang sekali bisa bergabung dalam diskusi tentang menciptakan dunia siber yang aman untuk demokrasi. Penting pula untuk memastikan dunia siber yang terbuka, bebas, aman, tangguh, dan bertanggung jawab untuk semua,” kata Fadli dalam 'virtual meeting with the Chair of the United Nations Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes', Selasa (06/12/2022) lalu.

Menurut Fadli, tidak memungkiri perpecahan yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat bermula dari mis-informasi dan dis-informasi yang terus menerus dikonsumsi oleh publik.

"Hal ini pula, yang menjadi ujian ketika pemerintah sedang berupaya untuk mewujudkan negara yang demokrasi," ujar Fadli, dikutip Banuaterkini.com, Kamis (08/12/2022).

Selain itu, Fadli juga menyinggung fungsi legislasi yang dimiliki oleh parlemen. Menurutnya, dengan fungsi tersebut, parlemen dan anggota parlemen memiliki peran penting untuk mengembangkan kerangka kerja keamanan siber legislatif dan institusional.

Dia juga mengingatkan, agar ada jaminan berupa payung hukum untuk memastikan keamanan dunia siber yang terbuka dan mampu menunjang negara yang demokratis.

“Kita perlu meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama untuk mendorong dialog yang berkenaan dengan dunia siber dengan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi," imbuhnya.

Halaman:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Berita Terkini

BANNER 728 X 90-rev