Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta dikhawatirkan memicu gelombang PHK massal. Pemerintah pusat kini bergerak cepat mencari solusi agar ribuan pekerja tidak kehilangan mata pencaharian.

Banuaterkini.com, JAKARTA  — Istana memastikan tengah menjajaki langkah-langkah strategis untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis stok bahan bakar minyak (BBM) di berbagai SPBU swasta.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut koordinasi lintas kementerian telah digencarkan untuk memastikan pasokan BBM kembali stabil dan layanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Presiden meminta solusi yang cepat dan efektif agar para pekerja SPBU tidak terdampak PHK. Kami tengah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, BUMN, dan pihak swasta,” ujar Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat (19/09/2025).

Sejumlah SPBU milik perusahaan asing seperti Shell, BP, dan Vivo dilaporkan mengalami kelangkaan BBM non-subsidi dalam beberapa pekan terakhir.

Beberapa SPBU bahkan terpaksa menutup sebagian layanan dan memindahkan pekerja ke tugas sementara, seperti penjualan produk ritel, untuk menghindari PHK.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta.

Ia juga mendorong kolaborasi antara SPBU swasta dan Pertamina untuk mempercepat pemenuhan pasokan. “Kerja sama ini penting agar distribusi BBM kembali lancar dan masyarakat tidak dirugikan,” kata Bahlil.

Kesepakatan mekanisme pasokan BBM antara perusahaan swasta dan Pertamina disebut akan melibatkan pembelian base fuel dan pencampuran aditif di lokasi SPBU masing-masing, sehingga kualitas bahan bakar tetap terjaga.

Pemerintah berharap langkah ini bisa memulihkan operasi penuh SPBU swasta dalam waktu dekat.

Situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya koordinasi rantai pasok energi dan perlindungan tenaga kerja.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mencegah gejolak sosial dan menjaga stabilitas ekonomi di sektor ritel energi.