Laporan: A. Kusairi l Editor: DR MDQ

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menyampaikan protes kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin. Pasalnya, jadwal Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) sebagai salah satu metode penyerapan aspirasi dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.

Banjarmasin, Banuaterkini.com - Pernyataan bernada protes disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi, yang menilai Rakorbang seolah hanya menjadi semacam acara seromial saja, sehingga dijadwalkan tanpa perencanaan yang baik.

Seperti diketahui, Rakorbang Kota Banjarmasin merupakan forum perencanaan pembangunan daerah bagi pemangku kepentingan yang difasilitasi dan dikoordinasi oleh Pemko Banjarmasin.

Forum ini menjadi sarana bagi pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen di antara para pelaku pembangunan terhadap isu strategis, program, kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan di sebuah daerah.

Untuk mengefektifkan Rakorbang, peserta berasal dari berbagai kalangan baik unsur Pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, swasta, LSM dan kalangan media. Undangan peserta biasanya ditentukan oleh Bappeda Litbang, yang sekaligus bertindak sebagai panitia Rakorbang. 

Informasi yang dihimpun Banuaterkini.com, kegiatan Rakorbang Kota Banjarmasin dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 8 dan 10 Desember 2022.

Dari lampiran Surat Bappeda Nomor 050/3349-P2EPD/Bappeda.Litbang/XI/2022, memang terlihat ada penjadwalan kegiatan Rakorbang di sejumlah kelurahan dari 5 wilayah Kecamatan se Kota Banjarmasin. 

Jadwal inilah yang dipersoalankan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi.

Pasalnya, dalam satu hari kegiatan Rakorbang, ada banyak kelurahan di 5 wilayah Kecamatan se Kota Banjarmasin yang melaksanakannya dalam waktu yang bersamaan.

Menurut Anggota Fraksi PAN ini, mana mungkin anggota dewan dapat menghadiri kegiatan di banyak kelurahan jika kegiatannya dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. 

"Ini jadwal Rakorbang, bagaimana kita (Anggota DPRD) bisa menghadiri kalo jadwalnya di Kelurahan yang berbeda tetapi dijawalkan pada waktu dan jam yang bersamaan," kata Afrizaldi, kepada Banuaterkini.com, Minggu (11/12//2022).

Hal itulah, menurut Afrizaldi, yang membuat anggota DPRD Kota Banjarmasin tidak dapat menghadiri semua kelurahan untuk memberikan pendampingan dan pendalaman informasi dalam Rakorbang tersebut.

"Ini membuat anggota dewan tidak bisa mendapatkan informasi terkait usulan urgensi yang dibutuhkan masyarakat di masing-masing kelurahan," ucapnya.

Jadi, kata dia, terkesan Rakorbang hanya acara seremonial untuk memenuhi tahapan perencanaan tanpa menyerap aspirasi masyarakat secara mendasar.

Afrizaldi malah menangkap kesan, bahwa pelaksanaan yang serba tanpa penjadwalan yang baik itu ada unsur kesengajaan, agar kinerja pelaksana kegiatan tidak dapat dimonitoring.

"Atau memang sengaja dikonsep dengan pola seperti ini, agar tidak bisa dimonitoring," imbuhnya.

Untuk diketahui, lanjut Afrizaldi, Rakorbang merupakan momentum bagi DPRD untuk menggali informasi terkait aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam bentuk usulan konkrit.

Jadi, kalo didesain supaya anggota DPRD tidak dapat menghadiri acara tersebut, artinya lembaga perwakilan rakyat tersebut tidak akan mendapatkan informasi penting berbentuk aspirasi, baik berupa usulan dukungan pembangunan, pendidikan, kesehatan maupun masalah sosial lainnya.

"Kita sebagai Anggota Dewan tidak bisa menghadiri acara tersebut, tentu kita tidak akan mendapatkan informasi penting berbentuk aspirasi dari masyarakat, baik usulan dukungan pembangunan, pendidikan, kesehatan dan sosial," pungkasnya. 

Dari video yang diterima redaksi Banuaterkini.com, Minggu (11/12/2022), terlihat jelas kekecewaan anggota DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi. 

Dia bahkan meminta kepada masyarakat yang hadir untuk mengoreksi atau memberikan masukan pada Pemko Banjarmasin, agar kegiatan serupa di waktu yang akan datang tidak dilaksanakan seperti yang sekarang terjadi.

Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina yang coba dikonfirmasi melalui WhatShapp pribadinya terkait protes yang disampaikan DPRD Kota Banjarmasin tersebut, hingga berita ini diturunkan, belum memberikan tanggapan. 

Pihak Bappeda Litbang Kota Banjarmasin selaku pelaksana Rakorbang juga belum ada yang memberikan tanggapan.