Banyak yang merasa bahwa DPR seolah-olah ingin mengabaikan putusan MK demi kepentingan politik tertentu.
“Kami sangat kecewa jika DPR tidak menghormati keputusan MK. Ini bisa mencederai demokrasi kita dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat,” ungkap Muhammad Anzari, Wakil Presiden BEM Uniska MAB Banjarmasin.
Di sisi lain, kalangan akademisi dan pengamat politik di Kalsel juga memberikan pandangan kritis.
Menurut mereka, DPR seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga supremasi hukum dan mendukung keputusan MK sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
“Jika DPR terus menunjukkan sikap mengangkangi putusan MK, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negara kita,” tegas Junaidy, dosen FISIP Uniska MAB.
Masyarakat Kalsel berharap agar para pemimpin nasional, khususnya di DPR, segera mengakhiri kegaduhan politik ini dan kembali fokus pada penyelesaian masalah-masalah yang lebih mendesak, terutama terkait kesejahteraan rakyat.
Mereka menginginkan adanya harmoni antara lembaga-lembaga negara dan kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
Dengan situasi politik yang masih berkembang, masyarakat Kalsel akan terus mengikuti perkembangan ini dengan harapan agar kondisi politik nasional dapat kembali stabil dan demokrasi tetap terjaga di Indonesia.
Laporan: Ahmad Kusairi Editor: Ghazali Rahman Copyright @Banuaterkini 2024