"Langkah ini kami ambil untuk memastikan bantuan ini tetap netral dan tidak disalahartikan sebagai alat kampanye," pungkas Syahruji.

Baznas berharap klarifikasi ini bisa meredakan isu yang berkembang di masyarakat serta menjaga integritas lembaga dalam penyaluran bantuan sosial di tengah momen politik yang sensitif.